Mataram, Jurnalekbis.com – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Bidang Kebijakan Publik (KP) Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) NTB menggelar diskusi publik bertajuk Ngaji Publik: Menengok 67 Tahun NTB, Refleksi Pembangunan dan Arah Transformasi Ekonomi Menuju Makmur Mendunia. Kegiatan ini berlangsung di Upnormal Coffee Lombok dan dihadiri berbagai elemen mahasiswa serta pemuda lintas organisasi.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Tim Percepatan Gubernur NTB Lalu Pahrurrozi, anggota DPRD Provinsi NTB Sambirang Ahmadi, serta akademisi Universitas Mataram (Unram) Firmansyah. Hadir pula kader KAMMI NTB, perwakilan BEM STTL, BEM UMMat, serta komunitas pemuda dari berbagai latar belakang.
Diskusi dibuka oleh Kepala Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI NTB, Yudistira, yang mewakili Ketua Umum PW KAMMI NTB. Ia menegaskan bahwa usia 67 tahun NTB harus menjadi momentum refleksi kritis terhadap arah pembangunan daerah, sekaligus ruang evaluasi terhadap kebijakan publik yang telah berjalan.
“Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Tiga prioritas utama Pemprov NTB harus dikawal secara serius. Momentum 67 tahun ini harus menjadi ruang kritis agar pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat,” kata Yudistira, Jumat (27/12).
Mewakili Gubernur NTB, Lalu Pahrurrozi memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah bertajuk Kepemimpinan Transformasional Menuju Makmur Mendunia. Ia menekankan bahwa visi Makmur Mendunia tidak hanya bermakna pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal.
Menurutnya, terdapat tiga fokus utama pembangunan NTB saat ini, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata kelas dunia. Ketiga sektor tersebut didorong melalui berbagai program strategis, seperti Desa Berdaya dan penguatan sektor agromaritim, industri halal, serta UMKM.
“Makmur mendunia berarti NTB mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri dan nilai lokalnya,” ujar Lalu Pahrurrozi.
Sementara itu, akademisi Unram, Firmansyah, menyoroti tantangan daya saing ekonomi NTB dalam konteks regional dan global. Ia menilai posisi NTB di kawasan Bali–Nusa Tenggara memiliki potensi besar, namun membutuhkan penguatan sumber daya manusia, inovasi, serta pemanfaatan teknologi yang berkelanjutan.
“Tanpa peningkatan kualitas SDM, inovasi, dan kebijakan berbasis riset, sulit bagi NTB untuk benar-benar bersaing di tingkat global,” ujarnya.
Dari sisi pengawasan, anggota DPRD NTB Sambirang Ahmadi menegaskan pentingnya peran legislatif dalam memastikan visi Makmur Mendunia dijalankan secara konsisten. Ia menekankan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja OPD, transparansi program, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembangunan.
“DPRD bertugas memastikan arah pembangunan tetap pada jalurnya. Masyarakat sipil dan mahasiswa harus terus menjadi mitra kritis,” tegas Sambirang.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan kritik dari peserta, terutama terkait perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil. KP PW KAMMI NTB menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang dialektika kebijakan publik sekaligus mitra kritis dalam mengawal pembangunan NTB menuju daerah yang makmur, inklusif, dan berdaya saing global.
