Mataram, Jurnalekbis.com – Ketua Umum Kick Boxing Nusa Tenggara Barat (NTB), Junaidi Kasum, mendorong Gubernur NTB untuk segera membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terkait kepastian status NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Hingga kini, Surat Keputusan (SK) resmi penetapan tuan rumah PON disebut belum diterbitkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegiat olahraga.
Junaidi menilai, ketidakjelasan SK tersebut berpotensi menghambat persiapan teknis dan nonteknis yang seharusnya sudah mulai dilakukan sejak sekarang. Padahal, penyelenggaraan PON membutuhkan waktu panjang, perencanaan matang, serta dukungan anggaran yang besar.
“Pertama, sampai hari ini SK terkait penetapan tuan rumah belum ada. Ini perlu komunikasi proaktif antara Ketua KONI Pusat, Ketua KONI Provinsi, dan Gubernur NTB untuk duduk bersama,” ujar Junaidi, Senin (5/1).
Menurutnya, NTB sebagai calon tuan rumah tidak bisa menunggu terlalu lama. Sejumlah SK turunan, khususnya yang berkaitan dengan kesiapan cabang olahraga dan daerah penyelenggara, perlu segera dikeluarkan agar persiapan bisa berjalan sesuai tahapan.
“Sebagai tuan rumah, kami berharap Ketua KONI segera menyiapkan dan mengeluarkan SK-SK untuk teman-teman cabor dan daerah. Sampai sekarang ini yang kami tunggu,” tegasnya.
Junaidi menekankan bahwa PON bukan sekadar agenda olahraga biasa, melainkan ajang nasional berskala besar yang melibatkan seluruh provinsi di Indonesia. Karena itu, dukungan pemerintah pusat menjadi faktor krusial, terutama dalam hal pembiayaan dan pembangunan infrastruktur.
“PON ini olahraga berkelas. Seluruh Indonesia akan datang dengan kontingen besar. Ini butuh dana besar, dan itu tidak mungkin hanya ditanggung daerah,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa proses perjuangan NTB untuk mendapatkan rekomendasi sebagai tuan rumah PON tidak mudah. Bahkan, menurutnya, NTB harus bersaing ketat dengan daerah lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap.
“Untuk dapat rekomendasi tuan rumah itu tidak gampang. Bali saja bisa kalah. Jadi apa yang sudah diperjuangkan pemimpin sebelumnya harus dijaga dan diperkuat,” katanya.
Junaidi juga mengungkapkan kekhawatiran munculnya wacana pengalihan tuan rumah jika NTB dinilai tidak siap. Ia menyebut sejumlah daerah lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Surabaya, hingga Yogyakarta disebut-sebut siap menjadi alternatif jika NTB belum menunjukkan kepastian.
“Kalau di tengah jalan NTB dianggap tidak siap, tentu daerah lain bisa ambil alih. Dan kalau itu terjadi, NTB akan sangat rugi secara ekonomi,” ucapnya.
Menurut Junaidi, dampak ekonomi dari penyelenggaraan PON sangat besar. Ribuan atlet, ofisial, dan pendukung akan datang, menggerakkan sektor transportasi, pariwisata, perhotelan, hingga UMKM lokal.
“Orang kapal pesiar saja masuk NTB bisa menguntungkan puluhan miliar per hari. Apalagi PON, orang datang dari seluruh Indonesia. UMKM hidup, pariwisata bergerak, transportasi penuh,” jelasnya.
Ia menegaskan, pegiat olahraga di NTB bukan mendesak, melainkan mendorong Gubernur NTB untuk segera memastikan komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), agar status tuan rumah PON dapat segera dipastikan secara resmi.
“Sekali lagi, kami mendorong Pak Gubernur untuk memastikan NTB sebagai tuan rumah PON. Jangan sampai kesempatan besar ini hilang,” pungkas Junaidi.
