Jakarta, Jurnalekbis.com – Pemerintah Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal proses stabilisasi, rehabilitasi, dan perdamaian pascakonflik di Gaza dan Palestina. Keputusan itu diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Charter Board of Peace dalam rangkaian kunjungan ke Davos, Swiss.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan, kehadiran Presiden Prabowo di Davos bukan sekadar kunjungan diplomatik rutin, melainkan untuk menghadiri dua agenda strategis, salah satunya penandatanganan piagam Board of Peace.
“Penandatanganan Charter Board of Peace ini merupakan bagian dari proses panjang yang selama ini sudah kita lakukan untuk mencapai perdamaian permanen di Gaza dan Palestina,” ujar Sugiono dalam keterangannya.
Menurut Sugiono, Board of Peace lahir dari serangkaian pertemuan negara-negara mayoritas Muslim yang sejak awal aktif membahas konflik Palestina. Kesepakatan tersebut kemudian berkembang dengan melibatkan komunitas internasional agar proses perdamaian tidak berhenti pada pernyataan politik semata.
Pertemuan lanjutan digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir, hingga akhirnya piagam Board of Peace ditandatangani dan badan tersebut resmi menjadi organisasi internasional. Lembaga ini bertugas memonitor administrasi pemerintahan, stabilisasi keamanan, serta upaya rehabilitasi di Gaza dan wilayah Palestina lainnya.
Indonesia, kata Sugiono, memandang perlu berada di dalam struktur Board of Peace karena sejak awal terlibat aktif dalam proses pembentukannya.
“Indonesia adalah negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya terkait Palestina. Karena Board of Peace ini bagian dari upaya mencapai perdamaian itu, maka Indonesia harus ada di dalamnya,” tegasnya.
Keputusan bergabung juga melalui konsultasi intensif dengan kelompok negara yang dikenal sebagai Group of New York. Sejumlah negara yang sepakat bergabung antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, dan Indonesia.
Sugiono menegaskan, Board of Peace tidak dimaksudkan menggantikan peran PBB. Badan ini berdiri sebagai pelengkap yang lahir dari kepedulian negara-negara terhadap stagnasi penyelesaian konflik Gaza.
“Ini bukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah badan internasional yang fokus memastikan perdamaian, stabilitas, dan rehabilitasi di Gaza tetap berjalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kehadiran banyak negara di dalam Board of Peace diharapkan mampu mengawal agenda utama, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
Selain agenda perdamaian, kunjungan Presiden Prabowo ke Davos juga diisi dengan special address yang memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Presiden menyampaikan reformasi struktural, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan efisiensi, serta investasi besar pada pengembangan sumber daya manusia.
Sugiono menyebut respons dunia internasional terhadap paparan tersebut sangat positif dan menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin diperhitungkan dalam percaturan global.
“Posisi Indonesia saat ini berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi di dunia internasional,” katanya.
Menutup pernyataannya, Sugiono menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia tetap berpijak pada prinsip non-blok dan kepentingan nasional.
“Tanpa perdamaian dan stabilitas, tidak mungkin tercipta kemakmuran dunia. Itu yang menjadi posisi Indonesia,” pungkasnya.
