Lombok Tengah, Jurnalekbis.com – Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI) memperketat pengawasan terhadap 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Tengah. Langkah ini diambil menyusul munculnya laporan dan keluhan masyarakat terkait dugaan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis), bahkan disebut-sebut ada paket makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.
Koordinator Wilayah BGN RI Lombok Tengah, Muhammad Ihsan, mengatakan pemantauan dilakukan bersama satuan tugas (Satgas) setempat untuk memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar. Ia menegaskan, pengawasan difokuskan pada kepatuhan terhadap regulasi, kualitas bahan pangan, hingga prosedur distribusi.
“SPPG di Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai 166 satuan dengan penerima manfaat sebanyak 422.555 orang dan menyerap tenaga kerja 7.587 orang,” ujar Ihsan dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).
Jumlah tersebut menunjukkan skala program yang besar di Lombok Tengah. Namun di tengah capaian itu, BGN mengakui tantangan pengawasan juga meningkat. Laporan yang beredar di lapangan menyebut adanya menu MBG yang tidak sesuai juknis serta dugaan penurunan kualitas makanan.
Ihsan menegaskan, pihaknya tidak ingin ada celah penyimpangan, sekecil apa pun. “Kami ingin memastikan seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi, sesuai standar. Tidak boleh ada penyimpangan dari juknis maupun penurunan kualitas,” katanya.
Menurut dia, pemantauan tidak hanya dilakukan secara administratif, melainkan juga pengecekan langsung ke lapangan. Evaluasi menyasar sistem pre-order, rantai distribusi, serta kesiapan dapur produksi di masing-masing SPPG. Hal ini penting untuk mencegah keterlambatan pengiriman maupun risiko makanan tidak layak konsumsi.
Sementara itu, Satgas MBG Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Setiawan, mengingatkan para Kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan, serta yayasan mitra pengelola agar disiplin memenuhi ketentuan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Standar tersebut menjadi acuan utama dalam penyusunan menu yang disalurkan kepada penerima manfaat.
“Paket yang disalurkan harus benar-benar memenuhi kebutuhan gizi sesuai ketentuan. Jangan sampai ada yang tidak sesuai standar,” ujar Setiawan.
Ia menekankan, program MBG tidak boleh sekadar mengejar kuantitas penerima manfaat, tetapi harus menjaga kualitas asupan gizi. Apalagi, sasaran program mencakup kelompok rentan yang sangat membutuhkan asupan bergizi seimbang.
BGN memastikan, apabila ditemukan pelanggaran terhadap juknis maupun standar operasional prosedur (SOP), pihaknya tidak segan melakukan evaluasi hingga menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan. Pengawasan ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas program sekaligus memastikan manfaat yang dijanjikan negara benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, besarnya angka penerima manfaat mencapai lebih dari 422 ribu orang menjadikan Lombok Tengah sebagai salah satu daerah dengan cakupan MBG signifikan. Selain berdampak pada pemenuhan gizi, program ini juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja lokal, dengan total 7.587 orang terlibat dalam operasional SPPG.
BGN menegaskan akan terus melakukan monitoring berkala dan membuka ruang evaluasi jika ada temuan di lapangan. “Tujuan kami sederhana, memastikan setiap paket makanan yang diterima masyarakat aman, layak konsumsi, dan sesuai standar gizi,” kata Ihsan.
Dengan pengawasan yang diperketat, BGN berharap program MBG di Lombok Tengah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi ratusan ribu penerima manfaat di daerah tersebut.
