Mataram, Jurnalekbis.com – Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi profesi guru secara konstruktif sekaligus mendukung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) yang kondusif di daerah. Organisasi profesi ini memastikan setiap penyampaian aspirasi akan dilakukan dengan tertib, beretika, dan menghormati aturan yang berlaku.
Ketua IGI NTB, Nengah Istiqomah, M.Pd., mengatakan sikap tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga stabilitas dunia pendidikan di tengah dinamika kebijakan yang berkembang. Menurutnya, guru memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional, sehingga setiap perubahan regulasi harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan, kepastian hukum, dan kepastian karier.
“Sebagai wujud komitmen itu, IGI NTB siap mengawal aspirasi profesi guru dalam mendukung sitkamtibmas yang kondusif. Kami juga siap menjaga tata tertib dalam menyampaikan aspirasi di depan umum dengan mengedepankan sikap saling menghargai, sesuai moto IGI ‘Sharing and Growing Together’,” ujar Nengah di Mataram, dikutip Rabu (4/3/2026).
Ia menegaskan, organisasi tidak ingin penyampaian aspirasi justru memicu ketegangan sosial. Karena itu, IGI mendorong dialog yang sehat antara guru dan pemerintah, dengan pendekatan yang solutif dan berbasis data. Menurutnya, aspirasi guru harus disampaikan secara jelas, terstruktur, serta tidak menyinggung atau merendahkan pihak lain.
Dalam beberapa waktu terakhir, isu kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian guru menjadi perhatian serius kalangan pendidik di NTB. IGI NTB mencatat masih adanya persoalan yang dirasakan guru, terutama non-ASN, mulai dari standar penghasilan hingga jaminan kepastian kerja.
“Kami berharap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru non-ASN agar memperoleh standar penghasilan minimum yang layak. Mereka memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan dan sudah sepatutnya mendapatkan hak yang adil,” tegasnya.
Menurut Nengah, kesejahteraan guru memiliki korelasi langsung dengan kualitas pembelajaran. Guru yang memiliki kepastian penghasilan dan karier dinilai lebih fokus dalam menjalankan tugas mendidik dan membina siswa. Karena itu, ia meminta agar kebijakan pendidikan ke depan tidak hanya berorientasi pada administrasi dan regulasi, tetapi juga menyentuh kebutuhan riil para tenaga pendidik.
IGI NTB, lanjutnya, berkomitmen menjadi jembatan komunikasi antara guru dan pemangku kebijakan. Organisasi akan menginventarisasi berbagai aspirasi anggota untuk kemudian dirumuskan secara sistematis sebelum disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pusat.
Selain soal kesejahteraan, IGI juga menyoroti pentingnya stabilitas sistem pembelajaran. Perubahan kebijakan yang terlalu cepat tanpa kesiapan teknis di lapangan berpotensi mengganggu proses belajar-mengajar. Oleh sebab itu, IGI meminta agar setiap kebijakan baru disosialisasikan secara matang dan melibatkan organisasi profesi guru sebagai mitra strategis.
“IGI tidak hanya berbagi inspirasi, tetapi juga menciptakan ruang yang aman dan positif bagi semua pihak untuk tumbuh bersama melalui dialog yang saling menghargai dan saling belajar,” katanya.
IGI NTB berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dan menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut demi terciptanya sistem pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan di NTB. Organisasi menilai, kolaborasi yang baik antara pemerintah, guru, dan masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas pendidikan sekaligus mendukung situasi daerah yang tetap aman dan kondusif.
