Mataram, Jurnalekbis.com – Personel Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti sosialisasi keamanan pangan atau food safety yang digelar Mabes Polri melalui pertemuan daring, Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan kesehatan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri di berbagai daerah.
Sosialisasi yang diikuti dari Aula Biddokkes Polda NTB tersebut dimulai pukul 09.00 Wita dan diikuti jajaran kesehatan kepolisian dari seluruh Indonesia melalui zoom meeting. Agenda diawali dengan pembukaan serta sambutan dari Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah pejabat utama Mabes Polri.
Pembahasan utama dalam kegiatan itu berfokus pada penguatan standar keamanan pangan dalam program MBG, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan kepolisian dalam mengantisipasi kemungkinan kejadian yang tidak diharapkan selama program berlangsung.
Kabid Yankes Rokespol Pusdokkes Polri, Kombes Pol. dr. Freddy Worang Johanes, M.A.R.S., menegaskan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) memiliki peran strategis dalam memastikan program MBG berjalan aman dari sisi kesehatan masyarakat.
Menurutnya, FKTP menjadi garda terdepan dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan yang mungkin muncul akibat konsumsi makanan dalam program tersebut.
“FKTP punya peran penting dalam deteksi dini dan penanganan cepat jika muncul kejadian tidak diharapkan dalam program MBG. Sistem respons harus sigap dan terukur agar risiko kesehatan bisa diminimalkan,” ujar dr. Freddy dalam pemaparannya.
Selain aspek kesehatan, evaluasi pelaksanaan program juga menjadi perhatian utama. Kasatgas MBG Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyampaikan bahwa analisis dan evaluasi atau anev dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Ia menjelaskan, MBG merupakan salah satu program sosial yang membutuhkan pengawasan ketat, terutama terkait distribusi makanan dan kualitas gizi yang diterima masyarakat.
“Evaluasi rutin menjadi kunci agar program MBG berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi penerima,” kata Irjen Nurworo.
Sementara itu, Kepala Biro Kedokteran Kepolisian (Karo Dokpol) Mabes Polri, Brigjen Pol. dr. Nyoman Eddy PW., Sp.F., D.F.M., menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan dalam setiap tahapan program, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.
Menurutnya, standar food safety tidak boleh dianggap sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai bagian dari perlindungan kesehatan bagi penerima manfaat program.
“Food safety bukan sekadar prosedur administratif, tetapi perlindungan kesehatan bagi penerima manfaat. Setiap tahapan distribusi makanan harus memenuhi standar keamanan pangan,” jelas Brigjen dr. Nyoman Eddy.
Dari Mataram, kegiatan sosialisasi tersebut diikuti langsung oleh Kabid Dokkes Polda NTB Kombes Pol. dr. I Komang Tresna, Sp.OG. (K), M.A.R.S., M.H.Kes., bersama personel Biddokkes Polda NTB. Mereka mengikuti seluruh rangkaian materi dan diskusi yang berlangsung secara interaktif hingga akhir acara.
Komang Tresna menyatakan bahwa sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas teknis personel kesehatan kepolisian di daerah, khususnya dalam mendukung implementasi program MBG secara aman dan profesional.
“Kami menyambut baik sosialisasi ini karena memberikan penguatan teknis bagi personel di daerah. Polda NTB siap mendukung penuh pelaksanaan MBG Polri dengan memastikan standar kesehatan dan keamanan pangan tetap terjaga di wilayah NTB,” ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada distribusi makanan, tetapi juga pada pengawasan kesehatan yang ketat serta koordinasi antarinstansi yang solid.
Sosialisasi tersebut juga diwarnai dengan sesi diskusi yang melibatkan peserta dari berbagai daerah. Dalam sesi itu, sejumlah pertanyaan terkait mekanisme penanganan kasus kesehatan, sistem pelaporan, hingga pengawasan kualitas makanan dibahas secara mendalam.
Melalui kegiatan ini, Polri berharap seluruh jajaran kesehatan kepolisian memiliki pemahaman yang sama terkait standar keamanan pangan dalam program MBG. Dengan demikian, pelaksanaan program yang menyasar masyarakat luas itu dapat berjalan lebih aman, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi penerima.
