Jakarta, Jurnalekbis.com — Pemerintah resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 1 April 2026. Kebijakan itu berlaku setiap hari Jumat dan menjadi bagian dari langkah pemerintah merespons dinamika global, menekan konsumsi energi, sekaligus mendorong budaya kerja yang lebih efisien dan berbasis digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mengantisipasi gejolak global yang memengaruhi rantai pasok dan ekonomi dunia.
“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin.
Menurut Airlangga, pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional masih aman. Ia menegaskan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi cukup dan stabilitas fiskal tetap terjaga.
“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam skema baru tersebut, ASN di instansi pusat dan daerah diwajibkan bekerja dari rumah setiap Jumat. Aturan teknis akan dituangkan melalui surat edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.
Selain WFH, pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali kendaraan operasional dan kendaraan listrik. ASN diminta lebih banyak menggunakan transportasi publik.
Pemerintah juga memangkas perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri sampai 70 persen.
“Mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga.
Khusus pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri akan mengatur penambahan hari, durasi, dan cakupan ruas jalan untuk pelaksanaan car free day sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Tak hanya ASN, pemerintah juga mendorong sektor swasta menerapkan WFH. Pengaturannya akan dituangkan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan karakter setiap sektor usaha.
Surat edaran tersebut juga akan memuat gerakan penghematan energi di tempat kerja.
Meski demikian, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Pemerintah mengecualikan sektor layanan publik dan sektor strategis yang harus tetap bekerja dari kantor maupun lapangan.
Sektor yang dikecualikan antara lain kesehatan, keamanan, kebersihan, industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, hingga sektor keuangan.
Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal. Pendidikan dasar hingga menengah tetap masuk lima hari dalam sepekan tanpa perubahan.
“Tidak ada pembatasan untuk kegiatan olahraga prestasi maupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya,” ujar Airlangga.
Untuk perguruan tinggi, mahasiswa semester empat ke atas akan mengikuti ketentuan tersendiri melalui surat edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pemerintah memperkirakan kebijakan WFH dan efisiensi mobilitas ini dapat menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, terutama dari pengurangan kompensasi BBM. Di sisi lain, pengeluaran masyarakat untuk BBM diperkirakan dapat ditekan hingga Rp59 triliun.
Selain itu, pemerintah akan melakukan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Anggaran dari perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial akan dialihkan ke program yang dinilai lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
Airlangga menyebut potensi pengalihan anggaran tersebut berkisar Rp100 triliun hingga Rp130 triliun.
Di sektor energi, pemerintah juga akan mulai menerapkan kebijakan biodiesel B50 pada 1 Juli 2026. Menurut Airlangga, kebijakan itu diperkirakan mampu mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat anggaran subsidi biodiesel sebesar Rp48 triliun.
Untuk mengendalikan distribusi BBM, pemerintah juga akan menerapkan pembelian menggunakan barcode MyPertamina dengan batas maksimal Rp50 juta per kendaraan. Ketentuan itu tidak berlaku bagi kendaraan umum.
Airlangga menegaskan seluruh kebijakan tersebut akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.
“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” katanya.
