Mataram, Jurnalekbis.com – Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo memimpin langsung penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia seleksi penerimaan terpadu anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Selasa (31/3/2026). Kegiatan itu menjadi penanda dimulainya proses rekrutmen anggota Polri di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh seluruh panitia seleksi, baik dari internal Polri maupun unsur eksternal. Sejumlah akademisi, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, hingga tokoh masyarakat turut dilibatkan dalam proses tersebut.
Kehadiran unsur eksternal dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung terbuka dan dapat diawasi publik. Dengan pola itu, proses penerimaan anggota Polri di NTB diharapkan tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga terbebas dari praktik kecurangan dan intervensi.
“Penandatanganan pakta integritas ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah hukum Polda NTB dan diikuti oleh seluruh jajaran secara virtual,” kata Edy Murbowo dalam sambutannya.
Tak hanya berlangsung di tingkat Polda, kegiatan yang sama juga digelar di seluruh Polres dan Polresta jajaran Polda NTB. Seluruh peserta mengikuti prosesi secara virtual dari wilayah masing-masing.
Menurut Edy, penandatanganan pakta integritas bukan sekadar agenda rutin menjelang penerimaan anggota Polri. Ia menegaskan, sumpah dan ikrar yang diucapkan panitia merupakan bentuk tanggung jawab moral agar proses seleksi berjalan profesional, objektif, dan berkeadilan.
“Kegiatan ini merupakan janji moral bagi seluruh panitia untuk melaksanakan proses seleksi sesuai prosedur, tanpa penyimpangan, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan,” ujarnya.
Kapolda menekankan bahwa setiap panitia memiliki tanggung jawab besar karena proses seleksi akan menentukan kualitas calon anggota Polri di masa depan. Karena itu, seluruh tahapan rekrutmen harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada ruang bagi praktik percaloan, titipan, maupun bentuk penyimpangan lainnya. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri hanya dapat dibangun jika proses rekrutmen dilakukan secara bersih.
“Ini adalah momen kita berikrar, tidak hanya kepada diri sendiri tetapi juga kepada masyarakat, bahwa tugas ini akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Edy.
Pelibatan unsur eksternal dalam seleksi anggota Polri selama beberapa tahun terakhir memang menjadi bagian dari upaya reformasi di tubuh Polri. Akademisi, tokoh masyarakat, dan pengawas independen dilibatkan untuk memberikan penilaian serta pengawasan terhadap jalannya proses seleksi.
Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi pelanggaran sekaligus meningkatkan legitimasi hasil seleksi di mata publik. Dengan pengawasan yang lebih terbuka, masyarakat juga memiliki ruang untuk ikut memantau proses penerimaan anggota Polri.
Penerimaan terpadu anggota Polri Tahun Anggaran 2026 di NTB sendiri akan meliputi seleksi calon taruna Akademi Kepolisian, bintara, dan tamtama. Seluruh tahapan direncanakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari pemeriksaan administrasi, tes kesehatan, psikologi, akademik, hingga kesamaptaan jasmani.
Polda NTB berharap seluruh proses berjalan lancar dan menghasilkan calon anggota Polri yang tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga integritas. Rekrutmen yang bersih dinilai menjadi syarat utama untuk menghadirkan personel Polri yang profesional dan dipercaya masyarakat.
