Mataram, Jurnalekbis.com – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menghadapi tantangan besar dalam penyediaan stok pangan di tahun 2025, dengan target yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Bulog NTB untuk menyerap 350 ribu ton setara beras. Target ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang hanya 75 ribu ton. Dengan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, Pemprov NTB dan Bulog optimistis mampu mencapai target tersebut.
Salah satu langkah penting dalam mencapai target ini adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru. Berdasarkan keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 yang berlaku mulai 15 Januari 2025, HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, naik dari Rp5.000. Harga Gabah Kering Giling (GKG) dengan kadar air 14% mencapai Rp8.000 per kilogram, sementara harga beras medium di gudang Bulog meningkat dari Rp11.000 menjadi Rp12.000 per kilogram.
Asisten II Pemprov NTB, Fathul Gani, menyatakan keyakinannya bahwa petani akan mendapatkan manfaat dari kenaikan HPP ini.
“Saya yakin petani akan tersenyum, dengan catatan harga yang ditetapkan benar-benar diterapkan di lapangan,” ujarnya pada Rabu (15/1).
Untuk mendukung stabilitas stok beras, Pemprov NTB mendorong diversifikasi pangan. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang lebih beragam.
“Kita tidak harus selalu makan nasi untuk kenyang. Diversifikasi pangan terus digencarkan sehingga konsumsi beras bisa berkurang,” tambah Fathul Gani.
Mulai Februari 2025, Pemprov NTB akan memasang papan larangan pengiriman gabah keluar daerah di semua pelabuhan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan hasil panen lokal dapat sepenuhnya diserap oleh Bulog.
“Ini adalah mekanisme pasar yang harus diuji. Dengan melarang pengiriman gabah keluar daerah, kita dapat mengamankan stok lokal,” jelas Fathul Gani.
Sri Muniati, Pimpinan Wilayah Bulog NTB, mengakui bahwa target 350 ribu ton merupakan tugas berat. Namun, ia optimistis dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan koordinasi yang baik antarinstansi.
“Tugas ini bukan ringan, tetapi dengan kerja sama yang sinergis, kita optimis dapat membuat petani di NTB tersenyum,” ungkapnya.
HPP baru berlaku mulai 15 Januari 2025, yang diharapkan dapat meningkatkan harga panen di NTB. Gabah Kering Panen (GKP) harus memiliki kadar air maksimal 25% dan kadar hampa 10%. Jika diproses menjadi GKG, kadar air harus turun menjadi 14% dengan kadar hampa maksimal 3%.
“Dengan kadar air sesuai ketentuan, kita berharap tidak ada lagi hasil panen di NTB yang dijual di bawah HPP,” tambah Sri Muniati.
Bulog telah menambah mitra untuk mendukung penyerapan gabah di NTB. “Jika ditemukan harga panen di bawah HPP, kita akan segera mengambil langkah agar harga tetap sesuai standar,” jelas Sri Muniati.
Selain beras, pemerintah juga memberikan perhatian pada komoditas jagung. NTB merupakan salah satu daerah penghasil jagung terbesar indonesia/">di Indonesia. Pemerintah pusat bersama Bulog terus menggodok kebijakan untuk mengelola stok jagung agar dapat diserap secara optimal.
“Peternak layer membutuhkan bahan pakan untuk ayam petelurnya, dan stok yang tersedia di pasar masih cukup bersaing,” ungkap Sri Muniati.
Dengan target 1,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) di tahun 2025, NTB optimis dapat memenuhi kebutuhan nasional. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional. Edukasi bagi petani menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan program ini. Penyuluh pertanian diinstruksikan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kualitas hasil panen sesuai standar.
“Kita optimis bahwa dengan kerja sama semua pihak, NTB mampu menjadi salah satu lumbung pangan nasional yang tangguh,” tutup Sri Muniati.
