Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Di saat sebagian besar masyarakat menikmati libur dan cuti bersama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat justru tancap gas. Komitmen untuk menuntaskan administrasi kependudukan (Adminduk) warga, khususnya di kawasan perumahan yang kian menjamur di Kecamatan Labuapi, menjadi prioritas utama. Upaya jemput bola ini terus digencarkan, membuktikan bahwa pelayanan publik tidak mengenal kata libur, sekalipun dibayangi potensi rendahnya animo warga yang tengah menikmati waktu istirahat.
Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat, H. Saepul Akhkam, menegaskan dedikasi timnya. “Orang lain boleh libur, tapi staf kami sebagiannya tetap turun. Ini karena kami menganggap pelayanan di hari libur akan efektif,” ujarnya di sela-sela kegiatan pelayanan yang dipusatkan di Perumahan Citra Garden, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Jum’at (30/5/2025). Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari strategi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat.
Menghadapi tantangan libur cuti bersama, Akhkam tidak main-main. Ia mengerahkan tiga tim khusus yang disebar ke beberapa titik strategis. Fokus utama adalah kawasan perumahan yang menjadi magnet bagi penduduk baru, namun seringkali terkendala dalam urusan Adminduk.
“Kami menyasar tiga perumahan utama dalam operasi kali ini. Pertama, Perumahan Citra Garden di Desa Perampuan. Kemudian, dua perumahan di Desa Karang Bongkot, yaitu Perumahan Citra Persada dan Griya Hijau,” rinci Akhkam.
Khusus untuk Perumahan Citra Garden, pelayanan Adminduk bahkan dirancang berlangsung selama dua hari. Tak hanya migrasi kependudukan yang menjadi target awal, Dukcapil Lombok Barat akhirnya memperluas cakupan layanan.
“Selain migrasi, khusus untuk tempat ini kami melayani seluruh jenis kebutuhan adminduk. Mulai dari perekaman KTP elektronik, pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, dan terutama migrasi adminduk,” terang Akhkam.
Langkah perluasan layanan ini, menurut Akhkam, merupakan respons cepat terhadap aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat yang teridentifikasi pada hari sebelumnya. “Pak Kepala Desa Perampuan menyampaikan permintaan agar jenis layanan ditambah. Saya tidak bisa menolak karena masyarakat terlanjur datang dengan berbagai kebutuhan adminduknya,” jelasnya.
Hari sebelumnya, antusiasme warga Perumahan Citra Garden untuk mengurus Adminduk ternyata di luar dugaan. Ratusan warga memadati rumah Ketua RT setempat yang dijadikan pusat pelayanan sementara. Namun, karena fokus awal Dukcapil adalah layanan migrasi, banyak warga dengan kebutuhan Adminduk lain terpaksa diminta kembali keesokan harinya.
“Hari ini kami mengulang pelayanan karena kemarin banyak formulir yang tidak kami bawa. Rencananya kan cuma migrasi, tapi ternyata banyak yang datang butuh jenis pelayanan yang lain,” ungkap Akhkam.
Ia juga menyebutkan bahwa dari ratusan warga yang datang, baru sekitar 15 Kepala Keluarga (KK) yang secara spesifik mengajukan permohonan migrasi menjadi warga Lombok Barat.
“Kami tetap akan melayani hari ini untuk mengulang yang kemarin. Kita mulai dari jam 15.00 sampai 18.00 WITA, mudah-mudahan akan banyak yang migrasi,” tegasnya. Keputusan ini menunjukkan keseriusan Dukcapil Lombok Barat dalam memastikan tidak ada warga yang kecewa dan semua kebutuhan Adminduk dapat terlayani dengan baik.
Fenomena menjamurnya perumahan di sekitar Kecamatan Labuapi, khususnya di Desa Perampuan, menjadi salah satu latar belakang gencarnya upaya Dukcapil Lombok Barat. Kepala Desa Perampuan, H. Zubaidi, yang turut hadir di lokasi pelayanan, membenarkan hal ini.
“Ada sekitar 13 perumahan di wilayah kami. Dua di antaranya merupakan perumahan lama, yaitu BTN Pengsong dan BTN Pepabri. Sisanya adalah perumahan-perumahan baru yang terus berkembang,” terang Zubaidi.
Lonjakan jumlah perumahan ini secara otomatis membawa konsekuensi pada peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan layanan administrasi. Menyikapi hal ini, Zubaidi mengaku pihaknya tengah merencanakan penataan kelembagaan masyarakat, seperti pembentukan Rukun Tetangga (RT) baru, untuk mempermudah koordinasi dan pelayanan kepada warga.
“Misalnya untuk RT, kami akan segera membentuk RT jika suatu perumahan sudah terisi di atas 50% lebih dan sebagian besar penghuninya sudah ber-KTP Lombok Barat,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan struktur pemerintahan terkecil yang efektif dalam menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah desa maupun kabupaten.
Upaya jemput bola Dukcapil Lombok Barat tidak hanya terpusat di Desa Perampuan. Di Desa Karang Bongkot, tim lain juga bergerak aktif di Perumahan Citra Persada. Dari sekitar dua ratusan unit rumah dengan tingkat keterisian di atas 70%, tim Dukcapil berhasil melayani 21 KK.
“Informasi dari Pak Kades Karang Bongkot, rata-rata penghuni di sana sebagian memang sudah ber-KTP Lombok Barat. Namun, pekerjaan rumah (PR) kita di Karang Bongkot ini pun tidak sedikit, mengingat potensi pertumbuhan penduduk ke depan,” terang Akhkam.
Hasil penelusuran lapangan di sekitar Perumahan Citra Persada menunjukkan keberadaan banyak kompleks perumahan lain. Sebut saja Perumahan Bale Lumbung 1 dan 2, Griya Perampuan Asri, Mekar Asri, Puri Rengganis, hingga Bale Solah. Keberadaan klaster-klaster pemukiman baru ini mengindikasikan volume pekerjaan Adminduk yang masih besar dan berkelanjutan.
Melihat skala tantangan ini, Dukcapil Lombok Barat tidak hanya mengandalkan program jemput bola. Pihaknya juga sangat mengharapkan adanya inisiatif mandiri dari masyarakat. “Kami tentu berharap kesadaran masyarakat untuk proaktif mengurus dokumen kependudukannya. Mereka bisa datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil atau memanfaatkan fasilitas Mall Pelayanan Publik (MPP) Lombok Barat yang sudah tersedia,” imbau Akhkam.
Kegigihan Dukcapil Lombok Barat dalam melakukan pelayanan jemput bola, bahkan di hari libur, menggarisbawahi urgensi kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dan mutakhir. Tertib Adminduk bukan hanya soal data statistik, melainkan fondasi penting bagi perencanaan pembangunan yang akurat, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, partisipasi dalam hak-hak politik seperti pemilu, hingga akses terhadap layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Dengan Adminduk yang valid, pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan riil masyarakat, merancang program yang lebih efektif, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan warganya. Upaya proaktif seperti yang dilakukan Dukcapil Lombok Barat adalah langkah strategis untuk mengakselerasi penertiban Adminduk, terutama di wilayah-wilayah dengan dinamika kependudukan yang tinggi akibat urbanisasi dan perkembangan properti.
