Mataram, Jurnalekbis.com –Pemerintah melalui Perum Bulog Wilayah NTB resmi menyalurkan bantuan beras dalam Program Bantuan Pangan Tahun 2025. Bantuan ini menyasar Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di desa dan kelurahan seluruh kabupaten/kota di NTB sebagai bagian dari stimulus ekonomi triwulan II tahun 2025.
Dalam program ini, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan dua kemasan beras masing-masing seberat 10 kilogram, sehingga total bantuan beras yang diterima adalah 20 kilogram per keluarga untuk alokasi bulan Juni dan Juli.
Program ini tidak hanya bertujuan membantu kebutuhan pokok masyarakat, namun juga menjadi strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar, sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat rentan.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Sri Muniati, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya program ini dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak fluktuasi harga dan kondisi ekonomi nasional.
“Beras bantuan yang disalurkan untuk periode Juni dan Juli diberikan sekaligus, masing-masing kemasan berisi 10 kilogram. Totalnya 20 kilogram per keluarga penerima manfaat,” jelas Sri dalam keterangannya di Mataram, Senin (22/7/2025).
Ia menambahkan bahwa data penerima manfaat merujuk pada DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dari Kementerian Sosial RI. Data tersebut memuat klasifikasi yang komprehensif terkait masyarakat miskin dan rentan, sehingga diharapkan bantuan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Program bantuan pangan ini dinilai memiliki multiplier effect yang luas. Selain membantu pemenuhan kebutuhan pokok warga, Sri Muniati menggarisbawahi bahwa bantuan ini dirancang untuk menjaga kestabilan harga di pasar umum. Dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan konsumsi rumah tangga, maka permintaan terhadap beras di pasar bisa ditekan.
“Kami menghimbau kepada seluruh penerima agar beras bantuan ini tidak diperjualbelikan dalam bentuk apapun. Bantuan ini diberikan untuk dikonsumsi langsung, bukan untuk diperdagangkan,” tegas Sri.
Menurutnya, jika bantuan disalahgunakan, maka tujuan program akan meleset dan justru berpotensi menciptakan ketidakseimbangan di pasar. Oleh karena itu, pihak Bulog menggandeng berbagai elemen untuk mengawasi distribusi bantuan.
Dalam pelaksanaannya, distribusi beras bantuan dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Satuan Tugas Daerah (Satgasda) Bantuan Pangan, Pemerintah kabupaten/kota, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten, Pemerintah desa dan kelurahan dan RT/RW dan tokoh masyarakat setempat.
Dengan pelibatan elemen hingga tingkat akar rumput, Sri menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama.
“Kami sudah berkoordinasi sejak awal dengan pemda, aparat desa hingga RT/RW untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan. Integritas semua pihak adalah kunci,” ujarnya.
Sri juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi distribusi. Menurutnya, laporan atau masukan dari warga akan sangat membantu Bulog dan mitra terkait untuk segera menangani potensi pelanggaran atau kendala di lapangan.
Penyaluran beras dilakukan melalui mekanisme yang sudah disederhanakan dan diawasi ketat. Beras dikemas dalam karung standar Bulog, dengan label dan informasi jelas mengenai program bantuan. Beberapa langkah teknis yang diterapkan antara lain penyaluran dilakukan langsung ke desa atau kelurahan, setiap PBP mengambil beras melalui titik distribusi yang sudah ditentukan, masyarakat wajib menunjukkan identitas dan bukti penerima dari pemerintah desa dan tim distribusi mencatat dan mendokumentasikan setiap penerimaan.Model ini dinilai mampu mempercepat distribusi sekaligus menekan potensi penyimpangan.
Pemerintah daerah di berbagai kabupaten/kota di NTB memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Beberapa kepala daerah bahkan ikut hadir dalam proses distribusi tahap awal sebagai bentuk komitmen terhadap program bantuan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.
Sementara itu, Sri Muniati berharap agar bantuan ini menjadi solusi nyata di tengah dinamika ekonomi masyarakat.
“Kami berharap bantuan ini bisa membantu meringankan beban masyarakat, apalagi menjelang tahun ajaran baru dan kebutuhan rumah tangga yang meningkat. Kami dari Bulog akan terus memantau pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Ia juga membuka ruang pengaduan dan laporan dari masyarakat, jika ditemukan adanya kejanggalan selama proses distribusi berlangsung. “Transparansi dan keterbukaan adalah bagian dari komitmen kami agar masyarakat mendapat manfaat maksimal,” tegasnya.
