Mataram, Jurnalekbis.com – Upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus diperkuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) NTB menggelar Rapat Koordinasi Daerah Semester I Tahun 2025 dan Rapat Pleno TPAKD Provinsi NTB.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam menjawab tantangan akses keuangan, mengentaskan kemiskinan, dan melawan praktik rentenir di daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya peran strategis TPAKD dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah. Ia menyampaikan bahwa literasi keuangan yang rendah masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat rentan.
“Masih banyak masyarakat kita yang belum memahami layanan keuangan formal, dan akhirnya menjadi korban rentenir atau terjebak dalam sistem pinjaman ilegal. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Gubernur Iqbal.
Selain itu, beberapa isu strategis lain yang menjadi perhatian pemerintah provinsi antara lain perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), penguatan program Desa Berdaya, penetrasi asuransi untuk sektor pertanian dan peternakan, serta tanggung jawab kolektif terhadap kelompok rentan seperti anak yatim dan penyandang disabilitas.
Menanggapi permasalahan yang disampaikan Gubernur, OJK dan TPAKD menegaskan komitmennya untuk menghadirkan program-program konkret. Salah satunya adalah program Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid) yang telah menjadi ikon pemberdayaan ekonomi masyarakat NTB.
Program Mawar Emas dirancang untuk memberikan akses pembiayaan syariah tanpa bunga bagi masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada rentenir. Hingga pertengahan 2025, program ini telah berhasil menyalurkan pembiayaan kepada 4.981 penerima manfaat dengan total penyaluran mencapai Rp5,4 miliar.
Dengan menggandeng masjid sebagai pusat aktivitas ekonomi umat, Mawar Emas tidak hanya berfungsi sebagai solusi finansial, tetapi juga sebagai alat dakwah dan pemberdayaan berbasis komunitas. Pemerintah berharap program ini terus diperluas cakupannya hingga menjangkau seluruh kabupaten/kota di NTB.
Selain Mawar Emas, TPAKD di tingkat kabupaten/kota juga memiliki sejumlah program unggulan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Beberapa di antaranya:
- Lotim Berkembang (Lombok Timur Berkembang): Fokus pada pembiayaan usaha mikro dengan bunga ringan.
- Harum Berseri (Harian Maju Bersama Ekonomi Syariah dan Inklusif): Program dari sumbawa/">Kabupaten Sumbawa Barat yang menyasar pelaku UMKM.
- Periri Taman: Skema pembiayaan khusus untuk pelaku tani dan nelayan di Kabupaten Dompu.
- Subsidi Bunga Lombok Barat: Bantuan bunga pembiayaan untuk sektor prioritas, termasuk dukungan terhadap pekerja migran dan keluarganya.
Semua program ini dirancang untuk memberikan solusi atas persoalan keterbatasan akses pembiayaan, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas.
Memasuki tahun 2026, TPAKD NTB juga mulai menyiapkan serangkaian inisiatif baru dalam rangka pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan Program Desa Berdaya. Program ini bertujuan mendorong masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan sejahtera dengan mengoptimalkan potensi lokal, baik dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun industri rumah tangga.
Dukungan terhadap Desa Berdaya juga diperkuat dengan implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara. EKI membangun jaringan layanan keuangan formal di desa, termasuk kehadiran agen bank, koperasi modern, dan fintech berbasis komunitas.
Sementara itu, di Kabupaten Lombok Timur, TPAKD mengembangkan program Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS). Program ini memanfaatkan peran sentral pondok pesantren sebagai pusat edukasi, spiritual, dan ekonomi umat. Melalui EPIKS, santri dan masyarakat sekitar didorong untuk melek keuangan, berwirausaha, dan mandiri secara ekonomi.
Sektor pertanian dan peternakan menjadi tulang punggung perekonomian NTB, namun keduanya tergolong rentan terhadap risiko kegagalan panen dan kematian ternak. OJK dan TPAKD menilai pentingnya perluasan penetrasi asuransi sebagai instrumen perlindungan bagi para petani dan peternak.
Dengan mengembangkan skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yang disubsidi pemerintah, diharapkan para pelaku usaha tani memiliki jaring pengaman ketika terjadi bencana alam, serangan hama, atau wabah penyakit.
Langkah ini sejalan dengan target nasional meningkatkan inklusi asuransi dan memperkuat sektor ekonomi padat karya.
Dengan berbagai terobosan yang telah dan akan dilakukan, NTB diharapkan mampu menjadi percontohan nasional dalam membangun inklusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ke depan, literasi keuangan bukan hanya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga sebagai pondasi utama dalam menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.
“Kami ingin masyarakat NTB tidak lagi bergantung pada rentenir. Mereka harus punya akses pada layanan keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan. Lewat TPAKD, kami akan terus hadir di tengah masyarakat,” tegas Gubernur Iqbal.
