Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Pemerintah Pusat terus memberi perhatian khusus terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi, Eko D. Indarto, meninjau langsung aktivitas KDMP di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam kunjungan tersebut, Eko menegaskan kehadirannya bukan hanya untuk melihat dari dekat, melainkan juga menyerap informasi dan masukan langsung dari pengurus koperasi. Data dan temuan di lapangan nantinya akan diharmonisasi dengan kementerian teknis terkait di Jakarta.
“Kehadiran kami untuk KDMP ini ingin menyerap informasi agar bisa diharmonisasi dengan kementerian teknis di pusat. Informasi yang kami butuhkan terutama terkait kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi pengurus,” kata Eko, Kamis (11/9/2025).
Menurut Eko, KDMP merupakan program Presiden yang baru diluncurkan. Karena itu, keberhasilan koperasi akan sangat ditentukan oleh pola pengelolaan serta visi bisnis pengurus. Ia mengingatkan agar koperasi desa tidak hanya terpaku pada usaha simpan pinjam, melainkan mampu mengembangkan usaha variatif yang bermanfaat langsung bagi anggota maupun masyarakat.
“Sebagai koperasi, prinsipnya adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Kami ingin KDMP bisa berkembang dan menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, koperasi ini dapat menjadi pemasok bahan kebutuhan dapur di SPPG (Sentra Penyedia Pangan Gizi), sehingga tumbuh ekonomi masyarakat sekitar,” tegas Eko.
Bupati Lobar Tekankan Visi Bisnis KDMP
Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, turut menanggapi langkah pemerintah pusat tersebut. Ia menekankan pentingnya KDMP memiliki visi usaha yang jelas agar tidak berjalan stagnan.
“Pengurus KDMP itu harus punya visi bisnis. Jenis usaha harus variatif sehingga bisa saling mendukung antar koperasi. Kami sudah meminta Dinas Pertanian menginventarisasi jumlah peternak ayam, menghitung produksi, dan potensi pasarnya. Itu bisa jadi salah satu lini usaha koperasi desa,” kata Bupati.
Menurutnya, keberadaan KDMP sangat strategis karena bisa menjadi wadah penguatan ekonomi desa sekaligus menopang program-program nasional. Namun, tanpa arah usaha yang konkret, koperasi dikhawatirkan hanya menjadi formalitas semata.
Banyak Pertanyaan dari Pengurus
Dalam pertemuan tersebut, Eko juga berdialog dengan 16 Ketua KDMP se-Kecamatan Lingsar. Berbagai pertanyaan dan keluhan disampaikan, mulai dari regulasi yang bersinggungan dengan Kementerian Desa, hingga kejelasan posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tengah lahirnya KDMP.
Isu lain yang turut mencuat adalah mengenai kemitraan KDMP dengan perbankan. Para pengurus mengaku masih menemui kebingungan terkait regulasi penjaminan dana desa yang dipegang kepala desa, sehingga belum ada kepastian dalam menjalin kerja sama permodalan dengan pihak bank.
Menanggapi hal itu, Eko menyebut pihaknya akan menampung semua masukan untuk kemudian dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian teknis. Ia menegaskan, keberadaan KDMP harus mampu menjadi solusi ekonomi di desa, bukan menambah beban baru bagi aparat desa maupun masyarakat.
“Semua masukan ini penting. Kita ingin koperasi desa ini benar-benar jadi motor ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah,” tutupnya.
