Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kembalinya Indonesia sebagai negara swasembada pangan. Pengumuman tersebut disampaikan secara virtual dari Panen Raya Nasional Serentak yang dipusatkan di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (7/1/2026).
Panen raya ini berlangsung serentak di 14 provinsi dan menjadi simbol kebangkitan sektor pertanian nasional. Di Lombok Barat, kegiatan dipusatkan di Gapoktan Berkah Subur, Dusun Sambik Rantik, dan dihadiri langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, serta sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian. Sementara itu, lebih dari dua juta petani dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan tersebut secara daring, dengan titik nasional berada di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa capaian swasembada pangan bukanlah agenda seremonial, melainkan hasil kerja kolektif yang dimulai dari desa.
“Hari ini kita umumkan secara resmi bahwa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri,” kata Prabowo.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hingga Desember 2025 produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton. Angka tersebut mencatatkan surplus sekitar 4 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi maupun jagung pakan. Organisasi Pangan Dunia (FAO) bahkan memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, sementara Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peningkatan produksi tertinggi di Asia Tenggara.
Presiden juga menyoroti kebijakan strategis pemerintah, salah satunya kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tanpa syarat ini disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Hal itu tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang pada Desember 2025 mencapai 125,35.
Selain itu, cadangan beras pemerintah di Bulog mencetak rekor tertinggi dengan stok mencapai 3,39 juta ton dan sempat menembus 4,2 juta ton. Kondisi ini memungkinkan pemerintah menjaga stabilitas harga sekaligus menekan praktik mafia pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut keberhasilan tersebut dicapai melalui kebijakan tegas. Ia mengungkapkan lebih dari 2.300 izin usaha pangan dicabut, 76 tersangka diproses hukum, dan 92 pejabat dicopot sebagai bagian dari penataan sektor pangan atas arahan langsung Presiden.
Di daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa program pro-petani mulai menunjukkan hasil. Nilai Tukar Petani NTB pada 2024 mencapai 123 dan diproyeksikan meningkat menjadi 128 pada 2025 serta 131 pada 2026. Peningkatan ini didorong oleh penurunan biaya produksi, perbaikan irigasi, ketersediaan pupuk, serta optimalisasi lahan pertanian.
Sementara itu, Kepala Desa Banyu Urip Selamet Haryadi menekankan pentingnya pengelolaan irigasi sebagai kunci keberlanjutan pertanian. Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menambahkan bahwa sektor pertanian kini mulai mendorong peningkatan pendapatan petani dan menekan angka kemiskinan di desa.
Presiden Prabowo menegaskan, ke depan pemerintah akan fokus pada hilirisasi pertanian untuk membuka jutaan lapangan kerja baru. Ia juga menyebut Indonesia telah mengirim 10 ribu ton beras ke Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.
