Mataram, Jurnalekbis.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat penurunan signifikan angka kemiskinan pada September 2025. Persentase penduduk miskin kini berada di level 11,38 persen, turun 0,40 persen poin dibanding Maret 2025 dan menurun 0,53 persen poin dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, mengatakan penurunan tersebut menunjukkan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sepanjang 2025.
“Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebanyak 637,18 ribu orang. Angka ini berkurang 17,39 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 21,42 ribu orang dibanding September 2024,” kata Wahyudin dalam rilis Profil Kemiskinan Provinsi NTB, Kamis (5/2)..
Data BPS juga memperlihatkan penurunan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2025 tercatat 11,70 persen, menurun dari 12,02 persen pada Maret 2025. Sementara di perdesaan, angka kemiskinan turun dari 11,51 persen menjadi 11,02 persen.
Secara jumlah, penduduk miskin perkotaan berkurang 3,74 ribu orang, dari 353,68 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 349,94 ribu orang pada September 2025. Penurunan lebih besar terjadi di wilayah perdesaan, yakni sebanyak 13,65 ribu orang, dari 300,89 ribu orang menjadi 287,24 ribu orang.
Menurut Wahyudin, tren penurunan ini tidak terlepas dari membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor informal, pertanian, serta meningkatnya berbagai program perlindungan sosial.
“Perbaikan daya beli masyarakat ikut berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan,” ujarnya.
BPS juga mencatat Garis Kemiskinan NTB pada September 2025 sebesar Rp575.856 per kapita per bulan. Angka tersebut terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp436.593 atau 75,82 persen, serta Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp139.263 atau 24,18 persen.
Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,37 orang, maka Garis Kemiskinan per rumah tangga di NTB tercatat mencapai Rp2.516.491 per bulan.
Wahyudin menegaskan, meski angka kemiskinan menunjukkan tren membaik, tantangan ke depan masih besar, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memperluas akses lapangan kerja produktif.
“Upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, agar penurunan ini bisa berkelanjutan,” katanya.
BPS berharap hasil ini menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
