Mataram, Jurnalekbis.com— Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Barat terus diperkuat. Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Barat menggencarkan koordinasi lintas instansi bersama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur.
Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Ni Made Pujewati, dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Iqbal Rifai, Kamis (12/2/2026). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB.
Koordinasi ini difokuskan pada penguatan kerja sama penanganan kasus TPPO, termasuk langkah pencegahan dan penerapan cegah-tangkal (cekal) ke luar negeri terhadap para pelaku tindak pidana.
“Kami tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga menyamakan persepsi terkait langkah konkret pencegahan TPPO. NTB merupakan salah satu daerah dengan minat masyarakat yang tinggi untuk bekerja ke luar negeri, sehingga pengawasan dan sinergi antarlembaga menjadi sangat penting,” kata Ni Made Pujewati kepada wartawan.
Ia menegaskan, pencegahan TPPO tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum. Edukasi kepada masyarakat dinilai krusial agar calon pekerja migran tidak mudah terjebak bujuk rayu atau modus perekrutan ilegal.
“Langkah pencegahan harus dibarengi sosialisasi yang masif tentang bahaya dan pola perdagangan orang. Di sisi lain, penindakan tegas terhadap pelaku tetap kami lakukan secara intens,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Polda NTB dan Imigrasi Lombok Timur juga sepakat memperkuat pertukaran data dan informasi, terutama terkait pergerakan orang yang diduga terlibat TPPO. Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi jaringan, sekaligus memastikan pelaku tidak leluasa melarikan diri ke luar negeri.
Menurut Ni Made, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam memutus rantai TPPO, mengingat kejahatan ini kerap melibatkan jaringan lintas daerah hingga lintas negara. Dengan integrasi data kepolisian dan keimigrasian, aparat dapat melakukan langkah preventif lebih dini.
Sementara itu, Iqbal Rifai menyatakan pihaknya siap mendukung penuh upaya pencegahan TPPO melalui pengawasan keimigrasian, termasuk penerapan cegah-tangkal bagi pihak yang terindikasi terlibat perdagangan orang.
Sinergi ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia asal NTB, agar berangkat secara prosedural dan aman.
Polda NTB berharap kerja sama berkelanjutan dengan Imigrasi Lombok Timur dapat menekan angka TPPO di wilayah tersebut. Selain penegakan hukum, pendekatan preventif berbasis edukasi masyarakat dan penguatan pengawasan di pintu keluar masuk dinilai menjadi strategi utama dalam menghadapi kejahatan kemanusiaan ini.
