Jakarta, Jurnalekbis.com – Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, melontarkan kritik tajam kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam rapat kerja pembahasan laporan APBN 2025. Ia menyoroti rendahnya serapan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian, lambannya operasional Terminal Mandalika di NTB, hingga kesiapan transportasi menjelang mudik Lebaran yang dinilai belum optimal.
Dalam forum yang dihadiri Menteri dan Wakil Menteri Perhubungan, Abdul Hadi menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukan berarti tanpa catatan. “Walaupun sudah mendapatkan WTP, tetap saja ada catatan yang harus diselesaikan dan butuh penjelasan kepada kami dan masyarakat,” ujarnya.
Sorotan utama diarahkan pada kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Ia mengungkapkan serapan anggaran yang hanya sekitar 70 persen, jauh di bawah direktorat lain yang sudah menembus angka 90 persen. “Apa kendala spesifiknya? Jangan sampai anggaran besar tetapi realisasinya rendah. Ini menjadi tanda tanya bagi kami,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung rendahnya serapan dana yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang baru mencapai 49,01 persen. Padahal, pembiayaan tersebut berkaitan dengan proyek strategis nasional. Abdul Hadi mempertanyakan dampaknya terhadap beban bunga negara. “Apakah negara tetap harus menanggung bunga atas dana yang belum dimanfaatkan? Ini sangat merugikan,” katanya.
Tak hanya soal anggaran, politisi Komisi V itu juga menyoroti belum beroperasinya Terminal Mandalika di NTB yang pembangunannya telah rampung hingga tahap kedua. Padahal, arus mudik Lebaran segera tiba. “Bangunannya sudah megah, tapi operasionalnya belum berjalan. Kondisi bus dan angkutan umum di luar terlihat semrawut. Ini harus segera dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia khawatir terminal tersebut bernasib sama dengan sejumlah terminal lain yang mangkrak dan tidak termanfaatkan optimal. Abdul Hadi mencontohkan kondisi terminal di Bangkalan, Jawa Timur, yang pernah dikunjungi Komisi V. “Angkutan umum sudah banyak ditinggalkan, jangan sampai terminal kita juga bernasib sama,” ucapnya.
Menjelang mudik Lebaran, Abdul Hadi meminta Kemenhub menyampaikan secara rinci kesiapan transportasi nasional. Mengacu pada data tahun lalu, sekitar 140 juta orang melakukan perjalanan mudik. Jumlah itu diperkirakan bisa meningkat tahun ini.
Ia mengingatkan evaluasi angkutan darat, terutama terkait kelayakan bus. Beberapa kecelakaan sebelumnya terjadi akibat kendaraan tidak layak jalan. “Harus lebih disiplin dan tegas kepada pengelola. Jangan sampai bus yang tidak layak tetap beroperasi,” katanya.
Di sektor udara, Abdul Hadi menyinggung keluhan masyarakat terkait ketepatan waktu penerbangan (on time performance). Sementara di angkutan laut, ia menyoroti tiga kasus kapal motor penyeberangan (KMP) di NTB pada 2025 yang mengalami mati mesin di tengah laut selama dua hingga lima jam. “Bagaimana masyarakat tidak stres? Keamanan dan kenyamanan harus dipastikan,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia mendorong kelanjutan program mudik gratis yang dinilai mendapat respons positif masyarakat. Ia juga meminta kebijakan subsidi tiket pesawat diumumkan lebih awal, seperti saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), agar masyarakat bisa merencanakan perjalanan dengan lebih baik.
“Transportasi kita harus lebih baik, apalagi menjelang momentum besar seperti mudik Lebaran. Ini soal keselamatan dan pelayanan publik,” kata Abdul Hadi.
