Di tengah perdebatan global tentang masa depan energi dan ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih untuk tidak sekadar menjadi penonton. Daerah kepulauan di timur Indonesia ini justru mengambil langkah berani dengan menetapkan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050, sepuluh tahun lebih cepat dari target nasional yang dipatok pada 2060.
Deklarasi tersebut pertama kali disampaikan pada forum internasional COP26 di Glasgow, sebuah panggung global yang menuntut komitmen nyata dari setiap negara dan wilayah. Bagi NTB, komitmen ini bukan sekadar retorika politik atau simbol diplomasi iklim. Ini adalah pilihan strategis untuk mengubah masa depan energi daerah dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju kemandirian berbasis energi baru terbarukan.
Pilihan ini juga berangkat dari kesadaran yang sangat realistis. Sebagai wilayah kepulauan, NTB berada di garis depan dampak perubahan iklim. Kenaikan suhu, cuaca ekstrem, hingga gangguan rantai pasok energi fosil adalah ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Karena itulah, transisi energi bukan lagi sekadar agenda lingkungan, tetapi menjadi agenda pembangunan.
Dengan dukungan mitra internasional seperti ICLEI melalui proyek 100% Renewables Cities and Regions Roadmap, NTB kini memiliki peta jalan yang cukup komprehensif untuk mentransformasi sistem energinya secara bertahap hingga pertengahan abad ini.
Fondasi yang Kuat, Tantangan yang Nyata
Perjalanan menuju energi bersih di NTB sebenarnya sudah dimulai. Hingga tahun 2023, bauran energi baru terbarukan di provinsi ini telah mencapai 22,43 persen, melampaui target tahunan sebesar 19 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa NTB memiliki fondasi yang cukup kuat untuk melanjutkan transisi energi.
Namun, realitas di lapangan masih menyimpan tantangan besar.
Sistem kelistrikan NTB masih sangat bergantung pada PLTU batu bara dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Tercatat terdapat sekitar 94 unit genset PLTD dengan kapasitas total 168 MW yang menyumbang hampir 30 persen dari total pembangkitan listrik di wilayah ini.
Di sisi lain, rasio elektrifikasi NTB sebenarnya sudah hampir sempurna, mencapai 99,98 persen pada tahun 2022. Tetapi persoalan bukan lagi sekadar akses listrik, melainkan kualitas dan keberlanjutan pasokan, terutama di pulau-pulau kecil seperti kawasan Gili yang masih mengandalkan generator diesel mahal dan tidak efisien.
Sementara itu, konsumsi listrik per kapita NTB masih berada pada angka 465 kWh, dengan sektor rumah tangga sebagai konsumen terbesar. Ketika industrialisasi mulai berkembang di masa depan, permintaan energi dipastikan akan meningkat tajam. Tanpa transformasi sistem energi, ketergantungan terhadap fosil justru bisa semakin dalam.
Lumbung Energi Terbarukan di Timur Indonesia
Ironisnya, di balik tantangan tersebut, NTB sebenarnya menyimpan potensi energi terbarukan yang sangat besar.
Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memiliki kombinasi sumber energi yang relatif lengkap. Energi surya menjadi tulang punggung utama dalam peta jalan transisi energi NTB. Intensitas matahari yang tinggi hampir sepanjang tahun menjadikan pembangunan PLTS skala besar maupun PLTS atap sangat potensial.
Selain itu, Pulau Sumbawa memiliki potensi energi bayu (angin) yang stabil, ditambah dengan lahan kering luas yang cocok untuk pembangunan turbin angin skala besar.
Di sektor lain, kekuatan ekonomi agraris NTB juga membuka peluang besar untuk biomassa dan biogas. Limbah pertanian dan peternakan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi lokal bagi desa-desa, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Strategi transisi ini juga diperkuat oleh rencana interkoneksi listrik Lombok–Sumbawa melalui kabel bawah laut yang ditargetkan beroperasi sebelum 2050. Interkoneksi ini penting untuk menyeimbangkan pasokan energi terbarukan yang sifatnya fluktuatif sekaligus memastikan distribusi listrik yang lebih merata.
Jalan Panjang Menuju 2050
Peta jalan transisi energi NTB tidak dibangun secara instan. Transformasi ini dirancang melalui beberapa tahap besar.
Pada periode 2025 hingga 2030, fokus utama adalah memastikan seluruh rumah tangga termasuk di pulau-pulau kecil memiliki akses listrik 24 jam yang andal. Pada tahap ini pula PLTD mulai dihentikan secara bertahap.
Memasuki tahun 2035, NTB menargetkan setidaknya 50 persen bauran energi sistem kelistrikan berasal dari energi terbarukan. Pada fase ini, sektor industri juga didorong untuk bertransformasi dengan kewajiban penggunaan PLTS atap pada setengah bangunan industri.
Tahap terakhir berlangsung pada 2040 hingga 2050, ketika seluruh pembangkit listrik batu bara harus beralih ke biomassa atau dihentikan sepenuhnya. Pada puncaknya, NTB menargetkan 100 persen energi terbarukan di seluruh sektor pada tahun 2050.
Lima Pilar Transformasi Energi
Untuk mewujudkan ambisi tersebut, pemerintah NTB menetapkan lima pilar aksi utama.
Pertama, dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dengan menggantikan pembangkit fosil dan memperkuat jaringan transmisi untuk menyerap energi surya dan angin yang bersifat intermiten.
Kedua, elektrifikasi transportasi, termasuk pengembangan kendaraan listrik dan sistem transportasi massal ramah lingkungan seperti Electric Zero Emission Bus Rapid Transit.
Ketiga, hilirisasi industri hijau, yang mendorong penggunaan energi bersih seperti Bio-CNG maupun hidrogen.
Keempat, kemandirian energi desa, melalui pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur energi lokal seperti biogas komunal.
Dan kelima, inovasi pembiayaan, melalui skema KPBU, green bonds, hingga insentif fiskal untuk menarik investasi swasta.
Tantangan yang Tidak Kecil
Meski memiliki peta jalan yang jelas, perjalanan menuju energi bersih tidaklah mudah.
Energi surya dan angin memiliki sifat fluktuatif sehingga membutuhkan dukungan teknologi penyimpanan energi seperti baterai (BESS). Selain itu, data radiasi matahari dan pola angin yang akurat masih perlu terus diperkuat.
Dari sisi pembiayaan, kemampuan fiskal daerah juga terbatas. Karena itu dukungan investasi nasional maupun internasional menjadi sangat penting agar transisi energi tidak membebani ekonomi daerah.
Energi Bersih dan Keadilan Sosial
Transisi energi tidak boleh hanya berbicara tentang teknologi dan investasi. Ia juga harus menjamin keadilan energi bagi masyarakat.
Energi bersih berpotensi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui udara yang lebih bersih, membuka lapangan kerja hijau di sektor instalasi energi terbarukan, serta memastikan masyarakat desa dan pulau kecil mendapatkan akses energi yang setara.
Jika dirancang dengan baik, transisi energi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif.
NTB Sebagai Laboratorium Energi Masa Depan
Langkah NTB menuju 100 persen energi terbarukan mungkin terlihat ambisius. Namun justru di situlah letak keberaniannya.
Provinsi ini sedang menunjukkan bahwa wilayah kepulauan tidak harus menjadi korban perubahan iklim. Sebaliknya, ia dapat menjadi laboratorium hidup bagi transisi energi berkelanjutan.
Jika strategi ini berhasil, NTB bukan hanya menjadi provinsi yang lebih mandiri energi dan tangguh terhadap perubahan iklim. Ia juga akan menjadi inspirasi bagi banyak wilayah kepulauan lain di dunia.
Karena pada akhirnya, masa depan energi bersih tidak hanya ditentukan oleh negara-negara besar, tetapi juga oleh daerah-daerah yang berani mengambil langkah lebih cepat.
