Mataram, Jurnalekbis.com – Anggota Komite IV DPD RI Evi Apita Maya menegaskan komitmennya mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar memperoleh dukungan kebijakan maupun anggaran dari pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan setelah menyerap berbagai aspirasi pemerintah daerah yang mencakup persoalan pembangunan, infrastruktur, sinkronisasi data, hingga dampak pengurangan dana transfer ke daerah.
Pernyataan itu disampaikan Evi saat menghadiri forum penyerapan aspirasi daerah di Ruang Rapat Rinjani, Kantor Bappeda NTB, Mataram, Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis mengemuka. Mulai dari pengembangan Program Desa Berdaya, penyelesaian berbagai persoalan di kawasan Gili Trawangan, pengelolaan kawasan hutan, pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antarpulau, penguatan pembiayaan UMKM, hingga persoalan ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah.
Evi memastikan seluruh masukan tersebut tidak berhenti sebagai catatan rapat semata. Aspirasi yang diterimanya akan dibawa dalam pembahasan bersama kementerian maupun lembaga negara yang menjadi mitra kerja DPD RI.
“Masukan-masukan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah yang akan saya sampaikan dan saya perjuangkan di pusat nantinya,” kata Evi.
Menurut senator asal NTB tersebut, banyak persoalan daerah membutuhkan percepatan komunikasi lintas kementerian. Karena itu, selain menggunakan mekanisme resmi melalui rapat-rapat DPD RI, dirinya juga membuka jalur komunikasi informal dengan kementerian terkait apabila dibutuhkan.
Ia meminta pemerintah daerah tidak ragu menyampaikan dokumen pendukung apabila terdapat persoalan yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah pusat.
“Saya juga sering berkomunikasi secara informal dengan kementerian. Kalau memang ada suratnya, berikan salinannya kepada saya, nanti kita sampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dana Transfer Daerah Jadi Sorotan
Selain membahas program pembangunan, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota juga menyampaikan dampak efisiensi anggaran yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Beberapa daerah mengaku mengalami tekanan terhadap kemampuan belanja, terutama setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pelayanan publik, termasuk belanja pegawai.
Masukan lainnya berkaitan dengan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penguatan sektor hilirisasi industri berbasis potensi lokal, hingga pengelolaan kawasan kehutanan yang dinilai masih memerlukan dukungan regulasi.
Seluruh aspirasi tersebut, menurut Evi, menjadi bagian penting dalam memperkuat argumentasi daerah ketika dibahas bersama kementerian maupun lembaga terkait.
Bappeda Paparkan Arah Pembangunan NTB
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti memaparkan arah pembangunan daerah yang disusun selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Pemerintah Provinsi NTB mengusung visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia”, dengan menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama pelaksanaan pembangunan.
Menurut Nelly, karakter NTB sebagai provinsi kepulauan menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Karena itu, dukungan kebijakan dari pemerintah pusat menjadi faktor penting agar berbagai potensi daerah dapat berkembang secara maksimal.
“Kami tidak bisa sendiri membangun NTB. Harus bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat. Semangat bersama inilah yang menjadi kekuatan kami,” jelas Nelly.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menjalankan sepuluh program unggulan yang membutuhkan sinergi lintas kementerian.
Program tersebut meliputi Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agro Maritim, Pariwisata Berkualitas, NTB Terampil dan Tuntas, NTB Lestari Berkelanjutan, serta NTB Connection yang diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah.
Persoalan Satu Data Indonesia
Isu lain yang mendapat perhatian dalam forum tersebut adalah sinkronisasi data pembangunan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB Ahsanul Khalik menilai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena masih sering muncul perbedaan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Perbedaan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran berbagai program pembangunan maupun penyaluran bantuan pemerintah.
“Persoalan kita adalah data daerah sering tidak sama dengan data pusat. Akibatnya pembangunan menjadi tidak optimal karena program pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi riil di daerah,” ujar Ahsanul.
Ia mendorong adanya pembaruan regulasi statistik nasional agar mekanisme pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data pemerintah menjadi lebih terintegrasi.
Dengan data yang lebih sinkron, pemerintah daerah meyakini penyusunan kebijakan akan lebih akurat karena didasarkan pada kondisi aktual di lapangan.
Penghubung Daerah dan Pemerintah Pusat
Forum penyerapan aspirasi tersebut menjadi salah satu mekanisme untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPD RI sebagai representasi daerah di tingkat nasional.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, keberadaan anggota DPD RI diharapkan tidak hanya menjadi penyampai aspirasi, tetapi juga mampu mengawal proses pembahasan kebijakan sehingga kebutuhan daerah memperoleh perhatian dalam penyusunan program pemerintah pusat.
Berbagai persoalan yang disampaikan, mulai dari penguatan fiskal daerah, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, pembiayaan UMKM, hingga penyelarasan data pembangunan, menunjukkan bahwa tantangan pembangunan NTB tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran, tetapi juga koordinasi lintas sektor.
Komitmen yang disampaikan Evi Apita Maya menjadi sinyal bahwa berbagai aspirasi tersebut akan dibawa ke tingkat nasional untuk diperjuangkan melalui jalur legislasi, pengawasan, maupun komunikasi dengan kementerian terkait. Harapannya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
