Jurnalekbis.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) memperkuat langkah pencegahan kekerasan fisik, kekerasan seksual, perundungan, dan pernikahan usia anak dengan menyasar lingkungan satuan pendidikan. Penguatan ini dilakukan untuk memastikan sekolah bertransformasi menjadi ruang yang aman bagi anak-anak dalam menimba ilmu, mengukir prestasi, dan merajut masa depan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua BKOW Provinsi NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.Si, saat memimpin kegiatan sosialisasi dan dialog interaktif bersama ratusan siswa-siswi SMAN 1 Terara, Kabupaten Lombok Timur, Selasa (22/9/2026). Di hadapan para guru dan pelajar, pejabat yang akrab disapa Umi Dinda itu menekankan bahwa eskalasi persoalan sosial serta kasus kekerasan di daerah ini harus disikapi secara serius melalui aksi nyata bersama.
Urgensi Menekan Angka Kekerasan di NTB
Menurut Umi Dinda, tingginya angka kasus kekerasan dan berbagai masalah sosial di NTB menuntut intervensi sedini mungkin dari berbagai elemen. Ia menegaskan agar mata rantai kasus tersebut tidak lagi bertambah, melainkan harus dihentikan pada titik saat ini demi menciptakan ketenangan psikologis bagi para siswa maupun orang tua murid.
“Hari ini kita semua sadari, di Nusa Tenggara Barat kita memiliki angka yang cukup tinggi. Angka ini tidak boleh bertambah dan harus berhenti pada titik ini,” tegas Umi Dinda di hadapan civitas akademika SMAN 1 Terara.
Ia menambahkan, tidak boleh ada lagi kekhawatiran di benak orang tua saat melepas anak-anak mereka berangkat ke sekolah. Karena itu, tenaga pendidik diminta tidak sekadar menjalankan fungsi instruksional di dalam kelas, melainkan turut berperan aktif sebagai fasilitator yang mengayomi serta mewujudkan ekosistem sekolah yang sehat dan bebas dari ancaman kekerasan.
Mengikis Perundungan dan Menolak Pernikahan Dini
Dalam kesempatan yang sama, Umi Dinda juga memberikan pesan khusus kepada para siswa agar menanggalkan ego latar belakang sosial. Ia mengingatkan bahwa keberagaman status ekonomi maupun pendidikan orang tua tidak boleh menjadi legitimasi untuk merendahkan sesama rekan sekolah.
“Kalian di sini bukan untuk menunjukkan bahwa ‘Saya anak orang paling berada’ atau memiliki orang tua berpendidikan lebih tinggi. Anak-anakku semua hadir di sini untuk mengikat tali persaudaraan, persahabatan, dan menjadi satu kekuatan untuk menunjukkan prestasi yang membanggakan,” ujarnya.
Selain isu perundungan, pencegahan pernikahan usia anak turut mendapat sorotan tajam. Para pelajar diimbau untuk memanfaatkan fase usia sekolah guna memperkaya wawasan, membentuk karakter tangguh, serta meraih prestasi gemilang sebelum melangkah ke jenjang kehidupan berkeluarga.
“Jaga diri kalian, jaga pergaulan, dan yakinkan bahwa kalian harus menunjukkan prestasi sebelum menuju ke jenjang rumah tangga. Mari kita semua berkomitmen menjadi duta untuk menolak setiap bentuk kekerasan dan membatasi usia pernikahan,” pesannya.
Kesiapan Lingkungan Sekolah
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Terara, Halid, menyambut positif inisiatif penguatan edukasi perlindungan anak yang digagas oleh Pemprov NTB dan BKOW. Mengingat skala populasi institusi yang dipimpinnya cukup besar, ia menilai tanggung jawab sekolah tidak sebatas mengejar target akademik dan nonakademik semata, melainkan memastikan terjaminnya rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.
Berdasarkan data kependudukan sekolah, SMAN 1 Terara saat ini menaungi sebanyak 1.476 siswa yang didukung oleh 79 guru serta 17 tenaga kependidikan. Dengan volume warga sekolah yang masif tersebut, penerapan standar perlindungan anak yang ketat menjadi fondasi esensial dalam tata kelola lembaga pendidikan.
Rangkaian kegiatan sosialisasi strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi di lingkup Pemprov NTB dan organisasi wanita daerah, di antaranya Ketua GOW Lombok Timur Mahyu Wardani, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB Ashari, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri, serta Kepala BKKBN Provinsi NTB Lalu Makripuddin, beserta jajaran pengurus harian BKOW Provinsi NTB.
Melalui sinergi lintas sektoral di SMAN 1 Terara, Pemprov NTB menegaskan bahwa pencegahan harus dikedepankan sebelum insiden kekerasan maupun praktik pernikahan usia anak benar-benar terjadi. Perlindungan anak diposisikan bukan sekadar beban institusi sekolah, melainkan tanggung jawab kolektif antara guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat luas demi menjamin generasi muda NTB tumbuh tanpa bayang-bayang kekerasan.
