Jurnalekbis.com – Realisasi belanja negara di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp19,16 triliun hingga 30 September 2026. Penyerapan anggaran tersebut setara 75,90% dari total pagu Rp25,28 triliun, di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 7,41% pada Triwulan II 2026.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB mencatat, belanja negara tersebut mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Pemerintah mengarahkan anggaran untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, serta sejumlah program prioritas nasional.
Kepala Kanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menyampaikan perkembangan tersebut dalam Konferensi Pers APBN Kita Triwulan III 2026 bersama Perwakilan Kemenkeu Satu NTB.
Evaluasi hingga akhir September menunjukkan kinerja APBN di NTB terus berjalan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan.
“Perkembangan ekonomi ini sejalan dengan membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat,” demikian paparan Kanwil DJPb NTB dalam evaluasi tersebut.
Pendapatan Negara Capai Rp4,46 Triliun
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara dan hibah di NTB mencapai Rp4,47 triliun atau 86,73% dari target Rp5,15 triliun.
Penerimaan perpajakan menyumbang Rp3,71 triliun, setara 83,63% dari target. Komponen ini terdiri atas pajak dalam negeri sebesar Rp2,20 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp1,51 triliun.
Penerimaan pajak perdagangan internasional mencatat realisasi 159,57% dari target. Kinerja tersebut menjadi salah satu penopang penerimaan negara di daerah, seiring surplus perdagangan yang didukung ekspor hasil pengolahan smelter.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp761,75 miliar atau 105,79% dari target tahunan. Kontribusi utamanya berasal dari layanan pendidikan dan kesehatan melalui badan layanan umum sebesar Rp407,49 miliar serta PNBP kementerian/lembaga Rp354,26 miliar.
Transfer Daerah Tembus Rp12,46 Triliun
Dari total belanja negara, transfer ke daerah (TKD) menyerap Rp12,47 triliun atau 82,75% dari pagu. Dana tersebut mencakup alokasi untuk pelayanan publik, penggajian aparatur sipil negara daerah, pendidikan, dan pembangunan desa.
Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp8,16 triliun, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sebesar Rp2,89 triliun. Anggaran DAK nonfisik antara lain mendukung operasional 10.881 sekolah serta tunjangan profesi bagi sekitar 43 ribu guru ASN daerah.
Pemerintah juga menyalurkan Dana Desa Rp348,8 miliar dengan realisasi 98,94%. Dana ini antara lain mendukung bantuan langsung tunai desa dan pembangunan fasilitas umum.
Adapun belanja pemerintah pusat mencapai Rp6,70 triliun atau 65,55% dari pagu. Anggaran tersebut mencakup belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial. Belanja modal sebesar Rp991,08 miliar mendukung pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, serta gedung.
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jadi Perhatian
Di tengah pertumbuhan ekonomi 7,41%, NTB masih menghadapi tekanan inflasi. Pada September 2026, inflasi berada di atas rentang sasaran 2,5% ± 1 poin persentase, terutama akibat kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Di sisi lain, indikator kesejahteraan menunjukkan perkembangan positif. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan rasio Gini sebesar 0,368 menunjukkan tren penurunan. Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan juga bertahan di atas 100, yang mengindikasikan daya beli relatif terjaga.
APBN turut menopang program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis senilai Rp4,60 triliun bagi 1,86 juta penerima, pembiayaan perumahan FLPP Rp299,6 miliar untuk 2.241 unit rumah, serta pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp252,15 miliar.
Ke depan, percepatan penyerapan anggaran dan pengendalian inflasi menjadi tantangan penting agar pertumbuhan ekonomi NTB memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
