Lombok Timur, Jurnalekbis.com – Ketua Asosiasi umkm-di-lombok-timur-nganggur/" target="_blank" rel="noopener">Penambang Lombok Timur, H. Maidy, menyampaikan harapannya untuk terciptanya objektivitas dalam penyelesaian polemik yang terjadi antara masyarakat dan para penambang di wilayah tersebut. Dalam kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, para penambang, serta masyarakat terdampak di Kecamatan Aikmel, H. Maidy menegaskan pentingnya sikap yang adil dan seimbang dalam menilai permasalahan ini.
“Dalam hal ini, kami mengharapkan objektivitas dari semua pihak, baik masyarakat maupun penambang. Kami memahami bahwa sebagai manusia, kami tidak lepas dari kesalahan, namun yang terpenting adalah kami menginginkan keadilan dalam menilai situasi ini,” jelasnya.
Dalam pernyataannya, H. Maidy juga menekankan bahwa para penambang di wilayah tersebut tidak bermaksud untuk merusak lingkungan atau merugikan masyarakat. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa aktivitas penambangan telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, terutama dalam hal membuka lapangan pekerjaan dan mendukung program-program pembangunan daerah.
“Masyarakat dan petani adalah mitra kami. Kami tidak pernah berniat merusak lingkungan, justru kami membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, dan aktivitas tambang ini menjadi sumber penghidupan bagi mereka,” lanjutnya.
Terkait tuduhan adanya “penambang nakal” yang merusak lingkungan, H. Maidy menanggapi dengan menjelaskan bahwa dalam setiap kelompok besar, selalu ada potensi kesalahan atau miskomunikasi. Menurutnya, perlu adanya evaluasi secara berkala dan komunikasi yang lebih baik antara para pekerja tambang di lapangan dan pemilik tambang.
“Dalam konteks ini, saya akui bahwa di antara begitu banyak penambang, pasti ada yang perlu dievaluasi. Namun, sering kali miskomunikasi terjadi antara pekerja lapangan dan pemilik tambang. Tidak semua pemilik tambang bisa selalu berada di lokasi untuk memantau kegiatan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa jika kita bisa duduk bersama dan berdiskusi, masalah ini akan bisa terselesaikan dengan baik,” tuturnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat adalah masuknya lumpur ke kawasan permukiman yang disebabkan oleh aktivitas tambang. H. Maidy menjelaskan bahwa masalah tersebut muncul bukan karena aktivitas tambang secara langsung, melainkan karena adanya kesalahan dalam penutupan sistem pembagian air.
“Terkait lumpur yang masuk ke rumah warga, saya ingin meluruskan bahwa selama 10 tahun kami menambang di sini, tidak pernah terjadi banjir, terutama mengingat saat ini debit air juga menurun. Masalah ini lebih disebabkan oleh kesalahan dalam penutupan tempat pembagian air,” jelasnya.
Selain itu, H. Maidy juga menambahkan bahwa limbah yang dihasilkan oleh tambang sudah melalui proses pencucian sebelum dibuang ke lingkungan. Menurut kesepakatan dengan warga setempat, pembuangan limbah hanya diperbolehkan pada malam Rabu dan Minggu, dan hal ini sudah diatur dengan baik agar tidak merusak lingkungan.
“Ada kolam pencucian khusus yang kami gunakan untuk mengelola limbah tambang. Setiap malam Rabu dan Minggu, limbah ini dibuang mulai pukul enam pagi hingga delapan pagi, sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi perbedaan pandangan antara masyarakat dan penambang, H. Maidy mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan berdialog guna mencari solusi terbaik bagi semua. Ia menekankan bahwa tidak ada tendensi untuk menang sendiri, melainkan keinginan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Kami siap untuk duduk bersama dengan masyarakat, perwakilan pemerintah, serta aparat penegak hukum untuk mencari solusi. Kami tidak ingin menang sendiri, dan kami juga tidak ingin terus disalahkan. Yang kami harapkan hanyalah keadilan dan objektivitas dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.
Dalam penutup pernyataannya, H. Maidy mengungkapkan rasa syukur atas evaluasi yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait aktivitas tambang di Lombok Timur. Namun, ia juga meminta agar para penambang tetap diberikan kesempatan untuk beraktivitas, mengingat mereka sudah memiliki izin resmi dan mengikuti prosedur yang telah disepakati.
“Kami bersyukur ada evaluasi terhadap aktivitas kami, dan kami siap menerima hasil evaluasi tersebut. Namun, yang kami minta hanyalah kesempatan untuk tetap melanjutkan aktivitas penambangan, karena kami sudah memiliki izin resmi. Kami juga berharap agar kesepakatan mengenai metode pembuangan limbah tetap diterapkan,” tegasnya.
