jurnalekbis.com/tag/jakarta/">Jakarta, Jurnalekbis.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program pemerintah untuk menyediakan 3 juta hunian bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam langkah strategis ini, OJK memberikan arahan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk memperluas akses pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui penerapan manajemen risiko yang terukur.
Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), OJK memastikan transparansi dalam proses penyaluran kredit. SLIK tidak hanya membantu meminimalkan risiko moral hazard, tetapi juga mempercepat analisis kelayakan calon debitur. Bahkan, per November 2024, sebanyak 2,35 juta rekening kredit baru berhasil diberikan kepada debitur dengan catatan kredit non-lancar sebelumnya.
Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyatakan bahwa lembaganya juga telah membuka kanal pengaduan khusus untuk mengatasi kendala pengajuan KPR. “Kami akan membentuk satuan tugas bersama Kementerian Perumahan untuk memastikan setiap pengaduan ditangani secara efektif,” ujar Ismail.
Selain itu, OJK mencabut larangan kredit untuk pengadaan tanah sejak Januari 2023, memberikan ruang bagi pengembang perumahan untuk mendapatkan pendanaan lebih fleksibel. Langkah ini diiringi dengan pembaruan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) guna mendukung likuiditas program.
Dengan berbagai kebijakan strategis ini, OJK berharap dapat mempercepat realisasi program 3 juta rumah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Kualitas kredit yang terukur dan inovasi pembiayaan menjadi kunci sukses dalam menciptakan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Ismail.
