Lombok Tengah, Jurnalekbis.com- Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu pusat perhatian nasional pada Senin (7/4/2025) dengan terpilih sebagai lokasi pelaksanaan panen raya padi serentak di 14 provinsi di seluruh Indonesia. Acara penting ini dihadiri langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, yang mendampingi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, secara virtual dari Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan panen raya ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan potensi pertanian NTB dan upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Selain di Desa Teruwai yang menjadi lokasi sentral, panen padi serentak juga berlangsung di sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB, di lokasi-lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sesuai dengan rencana panen raya setempat, Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) telah menyiapkan diri untuk melakukan transaksi pembelian gabah kering panen (GKP) dari 18 kelompok tani (poktan) di NTB. Estimasi serapan gabah oleh Bulog mencapai sekitar 112 ton GKP, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp 728 juta berdasarkan harga gabah di tingkat petani. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan harga dan memberikan keuntungan yang layak bagi para petani.
Dalam sambutannya di tengah kegiatan panen raya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan kabar gembira mengenai kinerja sektor pertanian NTB. Pada tahun 2024 lalu, provinsi ini berhasil mencatatkan surplus padi yang signifikan, hampir mencapai 155 ribu ton. Tren positif ini diharapkan dapat terus berlanjut di tahun 2025. Bahkan, hingga musim tanam pertama (MT 1) periode Januari hingga April 2025, potensi surplus panen di NTB diperkirakan mencapai sekitar 290 ribu ton. Angka ini belum termasuk potensi panen pada musim tanam kedua dan ketiga yang akan datang.
“Artinya bahwa produktivitas kita meningkat, baik karena ekstensifikasi perluasan lahan maupun karena intensifikasi. Lahan yang tadinya hanya menghasilkan 6 – 7 ton per hektare, sekarang dengan treatment khusus, dengan gamagora dan penggunaan pupuk organik bisa menghasilkan 11-12 ton per hektare,” kata Gubernur Iqbal dengan antusias, menunjukkan adanya peningkatan hasil panen yang cukup signifikan berkat berbagai upaya yang telah dilakukan.
Namun, Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya mendengarkan secara langsung keluhan dan masukan dari para petani terkait berbagai aspek pertanian. Masalah-masalah seperti pengairan, ketersediaan bibit berkualitas, pupuk, hingga penanganan pasca panen menjadi perhatian utama. Secara khusus, Gubernur mengakui bahwa penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di NTB masih jauh dari rata-rata kebutuhan.
“Baik urea, NPK, maupun NPK formula khusus masih di bawah 10 persen penyalurannya. Sehingga kami ingin mendengar apa masalah yang paling berat dihadapi,” ujarnya, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi petani.
Direktur Aneka Kacang dan Umbi (AKABI) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Dyah Susilokarti, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa kegiatan panen raya serentak ini merupakan wujud dukungan terhadap salah satu program strategis nasional, yaitu swasembada pangan. Ia menyampaikan instruksi tegas dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melalui peningkatan produksi pangan secara masif.
Dr. Dyah Susilokarti juga menekankan peran strategis sektor pertanian dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Selain menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan angka mencapai 28-30 persen, sektor pertanian juga menghasilkan devisa negara yang sangat besar, melebihi Rp500 triliun.
“Selain itu sektor pertanian juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional, sumber pendapatan utama rumah tangga petani di pedesaan serta yang lebih penting lagi yaitu mampu menyediakan pangan secara baik bagi penduduk Indonesia,” jelasnya, menggarisbawahi betapa vitalnya sektor ini bagi kemajuan bangsa.
Namun, Dr. Dyah Susilokarti juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian semakin kompleks. Perubahan iklim ekstrem dan tekanan geopolitik yang semakin dinamis menjadi ancaman nyata yang dapat berdampak pada penurunan produksi dan terganggunya distribusi pangan.
“Hal ini berdampak juga terhadap melambungnya harga komoditas pangan yang mengakibatkan tingginya inflasi serta memicu krisis pangan dunia,” katanya, menyoroti dampak global dari isu-isu pertanian.
Menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Pertanian bersama berbagai stakeholder terus berupaya melakukan sejumlah langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Upaya ini meliputi jaminan ketersediaan benih, pupuk, dan pestisida yang berkualitas, serta melanjutkan program hilirisasi berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Perum Bulog NTB, Sri Muniati, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung kelancaran serapan gabah di 10 kabupaten/kota di NTB. Untuk tujuan tersebut, Bulog NTB telah menurunkan Tim Jemput Gabah yang berjumlah 33 orang serta menggandeng 14 mitra maklon. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pembelian gabah dari petani berjalan efisien dan cepat.
Sejalan dengan semangat mekanisasi pertanian dan percepatan produksi yang digaungkan oleh Kementerian Pertanian, Bulog juga secara persuasif mendorong kelompok tani untuk semakin maju dan terbuka terhadap perkembangan zaman melalui akselerasi pembayaran gabah non-tunai (bankable) melalui transfer langsung ke rekening kelompok tani. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi serta mempermudah pengelolaan keuangan kelompok tani.
Meskipun demikian, Sri Muniati menegaskan bahwa Bulog tidak akan memaksakan pola pembayaran cashless jika kelompok tani belum siap dan masih menghendaki pembayaran tunai. Tim Jemput Gabah Bulog telah menyiapkan anggaran yang cukup untuk melayani pembayaran gabah secara langsung di lokasi panen. Kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas Bulog dalam mengakomodasi kebutuhan dan preferensi petani.
