Mataram, Jurnalekbis.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, M.M., menyatakan dukungannya terhadap program pemberdayaan perempuan yang dijalankan oleh Bank BTPN Syariah di wilayah NTB. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis (FWE) dan jajaran BTPN Syariah di ruang kerja Wakil Gubernur pada Selasa (22/4/2025).
Dalam suasana audiensi yang berlangsung hangat, sosok yang akrab disapa Umi Dinda ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara organisasi perangkat daerah (OPD), perbankan, media, dan masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung gerakan pemberdayaan yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan perempuan di akar rumput.
“OPD terkait tetap untuk terus berkoordinasi dalam rangka mendukung hal-hal baik ini,” tegas Umi Dinda, seraya menggarisbawahi bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor pemberdayaan perempuan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen konkret demi kesejahteraan bersama.
BTPN Syariah bukanlah pemain baru dalam lanskap ekonomi NTB. Sejak tahun 2013, bank ini telah hadir melayani nasabah ultra mikro di berbagai penjuru wilayah NTB, dari Lombok Barat hingga ujung timur Pulau Sumbawa. Hal ini disampaikan oleh Ainul Yaqin, selaku Corporate and Marketing Communication Head BTPN Syariah.
“Kami telah melayani nasabah dari Lombok Barat sampai dengan Sape di Sumbawa. Mereka adalah perempuan-perempuan tangguh yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi namun memiliki semangat wirausaha yang luar biasa,” kata Ainul.
Melalui pendekatan yang humanis dan inklusif, BTPN Syariah secara konsisten memberikan layanan keuangan berbasis syariah sekaligus mengembangkan ekosistem pemberdayaan. Sasaran utama bank ini adalah perempuan di sektor informal yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional.
Program pemberdayaan perempuan yang dijalankan oleh BTPN Syariah tidak hanya berfokus pada pembiayaan. Bank ini juga aktif dalam berbagai pelatihan dan pendampingan berbasis komunitas. Salah satu contoh nyata adalah program pelatihan pengolahan hasil laut di wilayah Ampenan, Lombok.
“Kami sudah melakukan pemberdayaan masyarakat NTB, khususnya di wilayah Ampenan, dengan melatih masyarakat dalam mengelola bahan dari ikan agar bisa dipasarkan dengan baik,” ujar Ainul.
Dengan pelatihan tersebut, para ibu rumah tangga dan perempuan kepala keluarga diberi bekal untuk mengelola produk perikanan menjadi olahan bernilai jual tinggi seperti abon ikan, kerupuk, hingga camilan sehat. Produk-produk ini kemudian dipasarkan melalui jaringan komunitas dan media sosial, bahkan menembus pasar daring nasional.
Seiring dengan semangat inklusi keuangan yang digaungkan oleh pemerintah pusat, program BTPN Syariah di NTB menjadi salah satu contoh konkret transformasi sosial berbasis ekonomi syariah. Dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan gotong royong, BTPN Syariah menjangkau perempuan-perempuan tangguh yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal.
Menurut data internal BTPN Syariah, hingga awal tahun 2025 terdapat lebih dari 42.000 perempuan di NTB yang telah menjadi nasabah aktif. Sebagian besar dari mereka menjalankan usaha kecil seperti warung sembako, produksi makanan ringan, kerajinan tangan, serta jasa rumah tangga.
Wakil Gubernur NTB dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap program pemberdayaan perempuan harus diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan hanya sekadar simbolis. Ia mendorong agar OPD terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat lebih aktif menjalin kemitraan dengan sektor perbankan dan organisasi sosial.
“Program seperti ini menyentuh langsung ke masyarakat. Maka kita jangan hanya menunggu, kita harus jemput bola, datang ke lapangan, dan bantu mereka berkembang,” ungkap Umi Dinda penuh semangat.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelarasan program pemerintah daerah dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Dengan begitu, menurutnya, tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat pun akan lebih optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis (FWE) juga hadir sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi tentang program-program pemberdayaan. Melalui publikasi yang luas, kisah-kisah inspiratif dari para perempuan tangguh di NTB diharapkan bisa menginspirasi daerah lain.
“Kami dari FWE siap membantu memberitakan setiap program yang punya dampak positif untuk masyarakat. Khususnya untuk perempuan di sektor informal yang selama ini minim sorotan,” ujar Ketua FWE Bulkaino.
Peran media, menurut Umi Dinda, sangat strategis dalam membangun narasi positif dan membangkitkan semangat masyarakat. Ia mengajak seluruh insan media untuk terus menyuarakan kisah-kisah kebaikan yang lahir dari kolaborasi lintas sektor.
