Jakarta, Jurnalekbis.com – Rencana unjuk rasa yang dikabarkan akan digelar di depan Gedung DPR dan Kementerian Perhubungan pada 20 Mei 2025 oleh kelompok yang mengklaim diri sebagai pembela kepentingan ‘dek online’ menuai tanggapan dari Koalisi Ojol Nasional (KON). Melalui Ketua Presidiumnya, Andi Kristyanto, KON menyampaikan pernyataan resmi terkait isu ini.
Andi Kristyanto menekankan bahwa Koalisi Ojol Nasional menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengemukakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab. Unjuk rasa, sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat, juga dilindungi oleh undang-undang.
“Hak menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang. Setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya, termasuk melalui unjuk rasa,” ujar Andi.
Kendati demikian, Andi mengingatkan agar aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dengan cara yang benar, santun, dan yang terpenting, tidak didasari oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang justru dapat merugikan komunitas ojol secara keseluruhan. Ia menekankan pentingnya bagi para pengemudi ojol untuk memahami betul latar belakang dan tujuan dari ajakan unjuk rasa tersebut.
Lebih lanjut, Andi Kristyanto mengajak seluruh pekerja ojek online untuk lebih kritis dan mencermati dengan seksama motif di balik seruan untuk turun ke jalan. Menurutnya, sangat krusial untuk memastikan apakah aksi yang direncanakan ini murni berasal dari aspirasi para pengemudi ojol atau justru ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain yang tidak relevan dengan kesejahteraan mereka.
“Kami menghimbau rekan-rekan ojol untuk tidak mudah terpancing dan terjebak pada agenda yang mungkin menyesatkan. Kita perlu bertanya, apakah unjuk rasa ini benar-benar untuk kepentingan kita, atau ada pihak lain yang memanfaatkan situasi ini?” tegas Andi.
Ia juga menyoroti potensi kerugian yang bisa timbul akibat metode aksi yang kontraproduktif. “Jika ada ajakan untuk melakukan pemaksaan offbid atau sweeping yang keras, hal itu harus kita tolak bersama. Tindakan-tindakan seperti itu justru akan merugikan mata pencaharian kita sendiri dan menciptakan gesekan yang tidak perlu di lapangan,” imbuhnya.
Dalam keterangannya, Andi juga menyinggung adanya dugaan politisasi isu ojek online oleh oknum-oknum yang selama ini tampil seolah-olah menjadi pembela hak-hak pengemudi ojol. Ia secara khusus mengkritik pihak-pihak yang sebelumnya gencar mendesak pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengemudi ojol tanpa mempertimbangkan realitas teknis dan implikasi kebijakan tersebut terhadap aplikator.
Menurut Andi, desakan THR yang tidak terukur tersebut justru berpotensi memicu kebijakan dari pihak aplikator yang pada akhirnya malah semakin memberatkan para pengemudi. Ia menilai bahwa pihak-pihak yang kini menyerukan unjuk rasa di jalanan justru merupakan sumber dari kegaduhan sebelumnya.
“Mereka yang menjadi sumber kegaduhan terkait isu THR, yang ujung-ujungnya bisa saja kontraproduktif bagi kita, kini justru berlagak seperti pahlawan dengan mendorong teman-teman ojol untuk turun ke jalan. Ini patut kita pertanyakan motifnya,” sindir Andi.
Menyikapi situasi ini, Koalisi Ojol Nasional secara tegas meminta kepada seluruh pengemudi dan komunitas ojek online untuk berhati-hati dan bijak dalam menyikapi setiap ajakan unjuk rasa, terutama yang berasal dari pihak-pihak yang tidak memiliki rekam jejak yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan ojol secara konstruktif.
“Kami berharap kawan-kawan ojol dapat menolak ajakan unjuk rasa yang sumbernya tidak jelas dan berpotensi merugikan kita semua. Kami tegaskan sekali lagi, jangan sampai ada politisasi isu ojol!” pungkas Andi Kristyanto.
Koalisi Ojol Nasional menyerukan kepada seluruh anggotanya dan komunitas ojol yang lebih luas untuk tetap fokus pada upaya-upaya yang konstruktif dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi, melalui dialog dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk aplikator dan pemerintah. Mereka percaya bahwa solusi yang berkelanjutan akan tercapai melalui pendekatan yang matang dan terukur, bukan melalui aksi-aksi yang berpotensi anarkis atau ditunggangi kepentingan sesaat.
KON juga mengajak para pengemudi ojol untuk lebih cerdas dalam memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Mereka menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara para pengemudi ojol, namun dengan tetap mengedepankan akal sehat dan pertimbangan yang matang dalam bertindak.
Lebih lanjut, KON berkomitmen untuk terus menjadi wadah aspirasi yang kredibel bagi para pengemudi ojol, dengan mengedepankan dialog dan advokasi yang terukur dan bertanggung jawab. Mereka percaya bahwa denganSolidaritas yang kuat dan pemahaman yang jernih, komunitas ojol dapat mencapai kemajuan yang signifikan tanpa harus terjebak dalam agenda-agenda yang tidak jelas.
Untuk itu, KON mengimbau kepada seluruh pengemudi ojol di berbagai daerah untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sambil terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan perwakilan komunitas atau organisasi ojol yang terpercaya. Mereka yakin bahwa suara dan aspirasi pengemudi ojol akan lebih didengar dan dipertimbangkan melalui cara-cara yang lebih elegan dan konstruktif.
