Bali, Jurnalekbis.com – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatatkan prestasi membanggakan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan data resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NTB menjadi wilayah dengan pertumbuhan kredit perbankan tertinggi di kawasan Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) per Maret 2025. Dengan capaian pertumbuhan kredit sebesar 8,15% secara tahunan (year-on-year), NTB melampaui Bali maupun Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam aspek vital perekonomian tersebut.
Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Journalist Class Angkatan 11 yang digelar oleh Kantor OJK Provinsi Bali di Denpasar, pada 26–27 Mei 2025. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis, Irhamsah.
“NTB menunjukkan kinerja yang luar biasa di tengah dinamika ekonomi kawasan. Pertumbuhan kredit yang signifikan menandakan perputaran ekonomi yang positif, baik di sektor produktif maupun konsumtif,” ujar Irhamsah. Senin (26/5).
Pertumbuhan kredit di NTB didorong oleh dua sektor utama, yakni pertambangan dan penggalian sebesar 20,64% dengan pertumbuhan tahunan 12,59%, serta kredit konsumtif yang mendominasi 43,87% dari total penyaluran dengan pertumbuhan tahunan mencapai 10,08%.
Sementara itu, Bali yang selama ini dikenal sebagai pusat ekonomi kreatif dan pariwisata mencatat pertumbuhan tinggi di sektor penyediaan akomodasi dan makanan sebesar 28,42% (yoy) dan kredit konsumtif sebesar 33,88% (yoy). Sedangkan NTT, dengan basis ekonomi agraris, masih menunjukkan dominasi di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 24,17% dengan pertumbuhan 2,86% yoy, serta kredit konsumtif sebesar 58,76%.
Tidak hanya dari sisi perbankan umum, Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S) di NTB juga menunjukkan performa tangguh. Kredit konsumtif menyumbang 49,73% dari total penyaluran dengan pertumbuhan tahunan mencapai 19,17%. Hal ini menjadi indikasi tingginya permintaan masyarakat akan pembiayaan sektor rumah tangga dan gaya hidup.
“Kredit konsumtif di NTB bukan hanya mencerminkan kebutuhan primer, tapi juga menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan formal,” jelas Irhamsah.
Hingga Maret 2025, wilayah Bali Nusra di bawah pengawasan OJK memiliki struktur lembaga keuangan yang cukup lengkap: 3 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 161 BPR/S, 5 Lembaga Keuangan Mikro (LKM), 12 perusahaan pegadaian swasta, 4 dana pensiun, 3 perusahaan modal ventura dan 3 lembaga penjaminan.
Selain itu, tercatat pula 1.514 kantor Bank Umum, 430 kantor BPR/S, 262 kantor asuransi, 339 perusahaan pembiayaan, serta 59 cabang perusahaan efek, yang memperkuat ekosistem keuangan lintas sektor.
Kinerja pasar modal di Bali Nusra juga menunjukkan geliat positif. NTB memiliki 157.262 investor (Single Investor Identification/SID) dengan pertumbuhan 19,32% yoy. Nilai transaksi pasar modal di wilayah Bali Nusra tercatat sebesar Rp3,02 triliun.
Sementara itu, sektor fintech peer-to-peer (P2P) lending di kawasan ini membukukan pembiayaan hingga Rp19,43 triliun, dengan tingkat risiko pembiayaan (Non-Performing Financing/NPF) terjaga di angka 1,43%.
Sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas inklusi keuangan, OJK secara aktif melaksanakan kegiatan edukasi di seluruh wilayah Bali Nusra. Hingga April 2025, tercatat: 785 kegiatan edukasi dan 101.230 peserta terlibat
Untuk NTB sendiri, telah dilakukan 18 kegiatan dengan partisipasi 1.357 peserta. Beberapa program unggulan yang digencarkan meliputi: GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan), Mobil edukasi SiMolek, dan GERAK Syariah untuk edukasi keuangan syariah
Program edukatif yang menyasar Gen Z dan komunitas lokal terus diperluas melalui berbagai strategi. “Literasi menjadi pilar penting agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan secara cerdas dan bertanggung jawab,” tambah Irhamsah.
NTB juga turut aktif dalam program Satu Pelajar Satu Rekening (KEJAR). Total rekening pelajar di Bali Nusra hingga April 2025 mencapai 3,74 juta, dengan nilai tabungan Rp926,12 miliar.
Dalam penguatan ekonomi akar rumput, NTB berkontribusi melalui penyaluran Kredit Sektor Prioritas (K/PSP) sebesar Rp104,99 miliar kepada 6.919 debitur.
OJK juga menyoroti keberhasilan NTB dalam program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), antara lain:
Mawar Emas: kredit berbasis masjid (Rp5,62 miliar, 5.096 debitur)
Lotim Berkembang: untuk peternak sapi dan UMKM (Rp200,57 miliar, 15.123 debitur)
Periri Taman: subsidi bunga pinjaman (Rp12,25 miliar, 727 debitur)
Secara total, penyaluran K/PMR di NTB mencapai Rp218,56 miliar kepada 21.067 debitur hingga April 2025.
Melalui program EPIKS (Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah), NTB mencetak santri yang tidak hanya religius tapi juga melek finansial. BEI, Pegadaian Syariah, dan Bank NTB Syariah terlibat aktif dalam pembukaan rekening reksadana dan tabungan emas.
Bali Nusra mencatat 514 pengaduan konsumen per April 2025, sebagian besar terkait sektor perbankan dan fintech. Satgas PASTI telah menghentikan 1.332 entitas ilegal di seluruh Indonesia pada tahun ini, dengan nilai kerugian nasional mencapai Rp142,13 triliun sejak 2017.
Pemblokiran aktif dilakukan terhadap: 4.053 aplikasi/website illegal, 117 rekening dan 2.422 nomor WhatsApp
