Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Pemerintah menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan berbasis desa. Langkah strategis ini diwujudkan melalui peluncuran dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih yang berlangsung khidmat di Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (3/6/2025). Acara monumental ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) RI, Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., beserta sekitar 500 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, daerah, dan berbagai elemen masyarakat.
Kehadiran Wamen KP menandakan keseriusan pemerintah pusat dalam mengawal program yang diharapkan menjadi salah satu pilar utama kemandirian ekonomi bangsa. Desa Kekeri, dengan peluncuran ini, resmi didapuk sebagai desa percontohan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Kabupaten Lombok Barat, menjadi mercusuar bagi desa-desa lain di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya yang penuh semangat, Wamen KP Dr. Didit Herdiawan menggarisbawahi bahwa inisiatif Koperasi Merah Putih merupakan implementasi konkret dari visi besar pemerintahan mendatang. Visi ini menekankan pentingnya mendekatkan pelayanan publik dan mendorong kemandirian ekonomi langsung ke jantung komunitas, yakni desa.
“Koperasi Merah Putih ini dirancang sebagai sarana strategis untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini seringkali merugikan produsen di tingkat desa dan memberatkan konsumen,” ungkap Wamen KP. Ia menambahkan, “Melalui koperasi, kita berupaya memberikan akses langsung masyarakat terhadap kebutuhan dasar, meningkatkan nilai tawar produk lokal, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.”
Lebih lanjut, Wamen KP menjelaskan bahwa model koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, Koperasi Merah Putih ditargetkan dapat menjadi entitas bisnis yang kompetitif dan adaptif terhadap dinamika pasar.
Pada kesempatan tersebut, Wamen KP juga secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Kodim (Dandim) 1606 Mataram. “Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Dandim 1606 Mataram, yang tanpa lelah terus memonitor perkembangan, memberikan pendampingan intensif, dan mengerahkan personelnya dalam proses pendirian Koperasi Merah Putih di Lombok Barat ini. Sinergi seperti inilah yang kita butuhkan,” tambah Dr. Didit Herdiawan.
Semangat dan dukungan tak kalah membara datang dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha, S.Th.I., dalam sambutannya dengan tegas menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk menyukseskan program nasional ini.
“Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyambut dengan antusias dan mendukung penuh program pembentukan Koperasi Merah Putih ini. Ini adalah momentum emas untuk mengangkat harkat dan martabat ekonomi masyarakat desa kami,” tegas Hj. Nurul Adha.
Ia memaparkan data konkret sebagai bukti keseriusan Pemkab Lobar. “Saat ini, dari total 119 desa dan 3 kelurahan yang ada di Lombok Barat, sebanyak 36 desa telah memiliki badan hukum koperasi. Sisanya sedang dalam proses aktif, dan kami optimis akan segera menyusul. Untuk mengakselerasi proses ini, kami telah menyiapkan alokasi dana sebesar 10 juta rupiah per desa yang akan digunakan untuk membantu pengurusan aspek legalitas koperasi,” jelasnya disambut tepuk tangan meriah para hadirin.
Menurut Wakil Bupati, langkah ini merupakan wujud nyata keseriusan Pemkab Lobar dalam mendukung arah pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan fondasi ekonomi dari unit terkecil pemerintahan, yaitu desa. “Kami percaya, desa yang kuat secara ekonomi akan menjadi pilar utama bagi ketahanan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Dukungan terhadap program Koperasi Merah Putih juga datang dari institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dandim 1606/Mataram, Letkol Inf Nyarman, S.Tr. (Han)., yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan kesiapan TNI melalui satuan teritorialnya untuk mendukung penuh penguatan ekonomi desa melalui wadah koperasi.
“Kami, TNI Angkatan Darat, melalui Kodim 1606/Mataram dan jajaran Koramil, siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Tugas kami tidak hanya menjaga stabilitas dan keamanan wilayah, tetapi juga memberikan dukungan nyata agar koperasi-koperasi desa ini tidak hanya berdiri sebagai nama, tetapi benar-benar berkembang, mandiri, dan akhirnya menjadi tulang punggung ekonomi lokal,” ujar Letkol Inf Nyarman.
Dandim menjelaskan bahwa personel Babinsa di setiap desa akan proaktif melakukan pendampingan, membantu memecahkan masalah yang mungkin timbul, serta memastikan program ini berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Keterlibatan TNI diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat dalam mengembangkan unit usaha koperasinya.
Rangkaian acara peluncuran Koperasi Merah Putih di Desa Kekeri juga ditandai dengan momen penting penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara berbagai pihak strategis. MoU ini melibatkan Ketua Koperasi Merah Putih Desa Kekeri sebagai representasi unit usaha di tingkat desa, Kepala Cabang BRI Mataram yang akan memberikan dukungan akses permodalan dan layanan perbankan, Perum Bulog Kanwil NTB yang berpotensi sebagai offtaker hasil produksi pertanian dan penyedia komoditas pangan, serta PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Mataram yang siap mendukung aspek logistik dan distribusi.
Penandatanganan MoU ini menjadi simbol komitmen bersama untuk membangun ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan Koperasi Merah Putih. Dengan adanya dukungan dari sektor perbankan, BUMN pangan, dan layanan logistik nasional, diharapkan koperasi ini akan memiliki daya saing yang kuat dan jaringan yang luas.
Selain penandatanganan MoU, dilakukan pula penyerahan sertifikat badan hukum koperasi secara simbolis kepada pengurus Koperasi Merah Putih Desa Kekeri. Momen ini menjadi penanda legalitas dan legitimasi koperasi untuk mulai menjalankan operasionalnya secara penuh.
