Mataram, Jurnalekbis.com – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (UMK) sektor pangan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi Program Orang Tua Angkat (OTA) dan Sadar Pangan Aman untuk UMK (SAPA UMK) yang menjadi agenda strategis Badan POM RI untuk tahun 2025.
Acara yang digelar selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Mei 2025, di Aula BBPOM Mataram ini diikuti oleh 23 pelaku UMK pangan olahan dari lima kabupaten/kota di Pulau Lombok. Para peserta sebelumnya telah mengikuti bimtek CPPOB secara daring, dan kini mendapatkan pembekalan teknis secara langsung sebagai bentuk penguatan kapasitas usaha mereka.
Dalam sambutannya, Kepala BBPOM Mataram Yosef Dwi Irwan menekankan bahwa penguatan UMK membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, UMK saat ini menghadapi tiga tantangan besar yang kerap menghambat perkembangan usaha, yaitu aspek legalitas, permodalan, dan pemasaran.
“UMKM adalah aset bangsa yang harus kita dukung. Namun dalam kenyataannya mereka kerap kesulitan dalam memenuhi aspek legalitas, mengakses modal, dan memasarkan produknya. Oleh karena itu, Badan POM tidak bisa bekerja sendiri. Kami perlu menggandeng semua pihak, baik pemerintah daerah, BUMN, swasta, maupun lembaga keuangan untuk menjadi bagian dari solusi,” ujar Yosef.
Sebagai bagian dari solusi itu, BBPOM menggagas program Orang Tua Angkat (OTA), di mana lembaga seperti perbankan dan korporasi diajak untuk menjadi fasilitator bagi pelaku UMK. Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi mitra utama yang turut mendukung pelaksanaan bimtek ini.
“Terima kasih kepada BRI yang telah berperan sebagai Orang Tua Angkat dalam pelatihan ini. Ini adalah bukti bahwa sinergi lintas sektor bisa menghadirkan solusi konkret untuk UMKM,” lanjut Yosef.
Program CPPOB dan SAPA UMK ini bertujuan melahirkan pengusaha pangan olahan yang tidak hanya legal secara perizinan, namun juga memiliki standar mutu dan keamanan yang tinggi. Ini penting untuk memastikan produk UMK bisa diterima oleh pasar nasional bahkan internasional.
Yosef juga mengingatkan agar pelaku usaha tidak hanya mengejar perizinan semata, tetapi juga konsisten menjaga standar yang telah ditetapkan.
“Setelah mendapatkan izin edar, jangan sampai kualitas menurun. Kepercayaan konsumen adalah modal utama. Komitmen terhadap standar mutu harus menjadi budaya dalam setiap tahapan produksi,” tegasnya.
Program ini juga menyediakan layanan terpadu satu pintu (one stop service) selama bimtek berlangsung, mencakup aspek legalitas, akses permodalan, hingga teknik promosi digital. Hal ini diharapkan dapat mengeliminasi hambatan administratif yang selama ini menjadi momok bagi pelaku UMK.
“Izin edar BPOM itu mudah, terjangkau, dan terukur. Jangan ragu. Pastikan usaha Anda legal agar aman dan nyaman,” pesan Yosef kepada peserta.
Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi dari berbagai instansi dan praktisi, menjadikannya sebuah pelatihan komprehensif yang menyasar kebutuhan riil UMK di lapangan.
Berikut beberapa materi penting yang disampaikan mulai Akses Permodalan, Pendaftaran Merek Dagang, Sertifikasi Halal, Pelaporan Pajak dan Pembukuan Sederhana dan Strategi Pemasaran Digital dan Branding Produk.
Semua materi tersebut dirancang untuk membekali UMK agar dapat naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Program SAPA UMK dan CPPOB menjadi bagian dari upaya besar Badan POM dalam mempercepat pengembangan kewirausahaan berbasis pangan aman dan bermutu. Dengan pendekatan edukatif dan pendampingan intensif, BBPOM Mataram berusaha memastikan bahwa setiap pelaku usaha dapat tumbuh secara legal dan profesional.
Sinergi dengan program OTA menjadikan inisiatif ini tidak sekadar pelatihan satu arah, melainkan sebuah ekosistem dukungan yang holistik. BRI, sebagai salah satu OTA, tidak hanya memberi materi tetapi juga membuka peluang kolaborasi ke depan dalam bentuk akses pembiayaan dan pendampingan usaha berkelanjutan.
Menurut data BBPOM, masih banyak pelaku UMK yang belum memiliki izin edar BPOM, padahal pasar semakin menuntut standar kualitas dan keamanan yang tinggi, terlebih di era digital dan e-commerce saat ini. Keterlibatan OTA diharapkan mampu mempercepat proses tersebut.
Melalui pelatihan ini, BBPOM menargetkan seluruh peserta dapat mengajukan izin edar secara mandiri dan melanjutkan pengembangan usahanya dengan lebih percaya diri. Evaluasi pasca-bimtek juga akan dilakukan untuk memastikan setiap peserta benar-benar menerapkan apa yang telah diperoleh selama pelatihan.
“Ini bukan akhir, melainkan awal dari proses peningkatan kualitas usaha UMK. Kami akan terus memantau dan mendampingi. Harapannya, makin banyak UMK NTB yang legal, kuat, dan menembus pasar nasional maupun ekspor,” tutup Yosef.
