Mataram, Jurnalekbis.com – Peran Bank Indonesia (BI) sebagai strategic advisor bagi pemerintah daerah tak bisa disepelekan. Namun, untuk bisa menjalankan fungsi ini secara optimal, BI membutuhkan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Inilah landasan penting di balik upaya Bank Indonesia dalam melakukan berbagai survei, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Menyikapi hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPwBI Provinsi NTB) menggelar kegiatan Temu Responden yang dikemas dalam acara jalan sehat bersama. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan Lombok Sharia Festival (LSF) 2025 di Lombok Epicentrum Mall.
Acara ini bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, melainkan wujud rasa terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang baik dari para responden survei Bank Indonesia, serta para surveyor yang telah menjadi tulang punggung dalam mengumpulkan data krusial bagi Bank Indonesia sebagai advisor pemerintah daerah.
Dalam dunia ekonomi modern, data adalah raja. Tanpa data yang valid dan komprehensif, sulit bagi sebuah institusi seperti Bank Indonesia untuk merumuskan asesmen dan kebijakan yang kredibel, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi perekonomian daerah. Inilah mengapa peran para responden survei dan surveyor menjadi sangat vital. Mereka adalah “mata dan telinga” Bank Indonesia di lapangan, yang memberikan gambaran riil mengenai kondisi ekonomi terkini.
Pasal 14 Ayat 1 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan secara eksplisit menggarisbawahi pentingnya survei sebagai salah satu upaya Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan landasan hukum yang kuat bagi BI untuk terus mengupayakan pengumpulan data berkualitas demi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Data-data yang dikumpulkan melalui survei ini sangat beragam, mulai dari survei harga konsumen untuk mengukur inflasi, survei kegiatan usaha untuk memotret sentimen bisnis, hingga survei terkait ekspektasi ekonomi. Semua informasi ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan proyeksi ekonomi, rekomendasi kebijakan, serta berbagai laporan yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP, M.Si, turut hadir dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para responden survei Bank Indonesia. Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal secara khusus menyoroti peran strategis mereka. Ia menegaskan, peran ini sangat krusial mengingat fungsi Bank Indonesia sebagai advisor bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Para responden survei Bank Indonesia ini telah memberikan barometer yang sangat berharga bagi BI dalam mengambil perkiraan kondisi ekonomi ke depan,” ucap Gubernur Iqbal.
Namun, tidak hanya sekadar apresiasi, Gubernur Iqbal juga mengangkat isu penting terkait potensi dan tantangan ekonomi syariah di Indonesia.
“Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan kepadatan penduduk mencapai 350 juta jiwa, tetapi populasi dengan level ranking dunia, ekonomi syariahnya masih jauh tertinggal.” Jelasnya.
Di tengah tantangan tersebut, Gubernur Iqbal melihat peluang besar bagi NTB untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam ekonomi syariah. Salah satu sektor yang menjadi fokus utama adalah industri pariwisata berbasis syariah, atau yang di NTB dikenal dengan istilah Muslim Friendly Tourism.
Konsep Muslim Friendly Tourism bukan sekadar label, melainkan sebuah pendekatan komprehensif dalam mengembangkan pariwisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup ketersediaan makanan halal, tempat ibadah yang mudah dijangkau, akomodasi yang menawarkan privasi, serta aktivitas wisata yang menghargai nilai-nilai Islami.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap, dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para responden survei dan surveyor. Berry menekankan pentingnya peran mereka dalam mendukung fungsi Bank Indonesia di daerah, yang didasarkan pada nilai-nilai strategis dalam penyelesaian program-program strategis serta program transformasi pada seluruh pilar budaya.
“Dukungan dari responden dan surveyor ini berdampak pada iklim kerja positif di Bank Indonesia,” kata Berry.
Keterbukaan dan sinergi adalah dua kata kunci yang terus ditekankan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan perannya. Dalam konteks survei, hal ini berarti adanya komunikasi dua arah yang efektif antara Bank Indonesia sebagai pengguna data dan para responden sebagai penyedia data. Dengan demikian, kualitas data dapat terus ditingkatkan, dan kebijakan yang dihasilkan pun semakin relevan dengan kondisi lapangan.
Sebagai bukti konkret keberhasilan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholder terkait, Berry Arifsyah Harahap juga mengungkapkan data positif terkait inflasi di NTB. Tekanan inflasi tahunan NTB pada bulan Mei 2025 tercatat cukup terkendali sebesar 1,6% (yoy), angka ini masih berada dalam rentang sasaran 2,5% ± 1%.
Pencapaian ini bukan kebetulan. Inflasi yang terkendali adalah hasil dari serangkaian kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang selaras dengan kebijakan fiskal pemerintah daerah, serta dukungan dari berbagai stakeholder dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang. Pengendalian inflasi adalah fundamental untuk menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Data inflasi yang stabil ini juga menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi di NTB berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat pada sektor tertentu, tetapi juga menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial.
