Mataram, Jurnalekbis.com – Dinamika kepemimpinan di sektor perbankan daerah terus bergerak. Bank NTB Syariah, salah satu pilar ekonomi Nusa Tenggara Barat, kini berada di ambang era baru. Pemegang saham bank ini telah menunjuk Nazaruddin sebagai calon Direktur Utama (Dirut) yang baru. Keputusan penting ini lahir dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada 30 Juni 2025. Namun, meski Nazaruddin sudah mulai mengakrabkan diri dengan kursi barunya di Mataram, ia belum bisa sepenuhnya mengemban tugas dan mengambil keputusan strategis sebelum dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses ini menjadi tahapan krusial yang menentukan legalitas dan efektivitas kepemimpinannya di masa depan.
Penunjukan Nazaruddin membawa angin segar dan harapan besar bagi Bank NTB Syariah. Dengan segudang pengalaman di kancah perbankan nasional, termasuk perannya sebagai Komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Regional CEO BRI Wilayah Jakarta, ia diharapkan mampu mengangkat performa bank syariah kebanggaan NTB ini. Targetnya jelas: kinerja lebih baik, kondisi bank yang sehat, dan daya saing tinggi di level nasional. Transisi kepemimpinan ini, yang melibatkan berbagai pihak dari pemerintah daerah hingga regulator keuangan, mencerminkan komitmen terhadap stabilitas dan kepemimpinan yang tangguh, krusial untuk menjaga laju perekonomian daerah.
Prosedur uji kelayakan dan kepatutan yang digariskan OJK bukanlah sekadar ritual birokratis. Ia adalah fondasi hukum yang memastikan bahwa setiap pemimpin di lembaga keuangan memiliki integritas dan kompetensi mumpuni. Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menegaskan prinsip fundamental ini dari Mataram. “Efektif bekerjanya untuk mengambil keputusan adalah setelah lulus fit and proper test. Kalau sekadar mulai berkantor, boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh mengambil keputusan dulu,” ujar Rudi.
Rudi menjelaskan, meskipun penunjukan Nazaruddin belum memperoleh restu resmi dari otoritas, pihaknya sudah menerima informasi tentang penunjukan ini. Kabar tersebut datang langsung dari Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, yang berperan sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank NTB Syariah, serta dari Kepala Biro Perekonomian Setda NTB. Hal ini menandakan adanya jalur komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemegang saham dan regulator sejak awal proses penunjukan. Transparansi dan komunikasi dini sangat penting dalam transisi kepemimpinan di sektor yang sangat teregulasi seperti perbankan.
Saat ini, kelengkapan berkas dan syarat-syarat untuk uji kelayakan dan kepatutan Nazaruddin sedang dipersiapkan dengan cermat. Berkas-berkas ini akan segera diajukan ke OJK pusat. “Kami berharap prosesnya bisa cepat karena hampir semua bank daerah di Indonesia juga sedang melakukan pergantian direksi,” tambah Rudi.
Kondisi kekosongan kepemimpinan di Bank NTB Syariah memang memerlukan perhatian ekstra. Rudi Sulistyo menekankan bahwa beberapa jabatan strategis, termasuk direktur utama dan direktur lainnya, sudah cukup lama lowong. Situasi ini dinilai sangat mendesak untuk segera diisi. “Kalau terlalu lama kosong, berbahaya bagi stabilitas dan operasional perbankan. Maka harus segera diisi secara proporsional,” tegasnya.
Dalam lanskap perbankan yang bergerak dinamis dan penuh gejolak, kepemimpinan yang solid dan stabil adalah mutlak. Kehadiran Pelaksana Tugas (Plt), saat ini dipegang oleh Zainal, memang bisa memastikan operasional harian bank tetap berjalan. Namun, untuk keputusan-keputusan strategis jangka panjang yang membutuhkan visi, arah yang jelas, dan tanggung jawab penuh, keberadaan direktur utama definitif adalah keharusan. Ini bukan hanya soal memenuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga tentang memastikan bank memiliki kemudi yang kuat untuk menghadapi perubahan pasar, mengelola risiko yang kompleks, dan merancang strategi pertumbuhan yang berkelanjutan di era disrupsi digital ini. Tanpa kepemimpinan yang definitif, bank akan kesulitan bergerak lincah dan responsif terhadap tantangan eksternal.
Penunjukan Nazaruddin oleh pemegang saham bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma, membeberkan detail di balik pilihan strategis ini. Sebelum nama Nazaruddin diusulkan dalam RUPS, ia telah menjalani serangkaian uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). LPPI, sebagai institusi independen dan kredibel, memegang peran penting dalam memverifikasi bahwa calon direksi memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan tuntutan industri perbankan. Uji kompetensi ini dilaksanakan pada 24 hingga 26 Juni 2025.
Hasil asesmen dari LPPI menunjukkan bahwa Nazaruddin berhasil memenuhi kriteria rekomendasi dengan status “Disarankan”. Status ini merupakan validasi penting atas kapabilitas dan kesiapan Nazaruddin untuk memimpin Bank NTB Syariah. “Berdasarkan hasil asesmen LPPI, panitia seleksi mengusulkan ke Pak Gubernur. Selanjutnya Pak Gubernur sebagai PSP mengusulkan penetapan Pak Nazaruddin sebagai Dirut Bank NTB Syariah dalam RUPS,” jelas Wirajaya.
Wirajaya juga memberikan klarifikasi mengenai keberadaan Nazaruddin yang sudah mulai berkantor di Bank NTB Syariah. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut semata-mata untuk tujuan konsolidasi internal. Ini memungkinkan Nazaruddin untuk mengenal lebih dalam lingkungan kerja bank, berinteraksi dengan jajaran manajemen dan staf, serta mempersiapkan diri secara optimal sebelum secara resmi mengemban tugas. Namun, secara formal, posisi direktur utama saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirut, Zainal. Penetapan Nazaruddin akan berlaku efektif dan ia dapat mengambil keputusan strategis hanya setelah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan dari OJK. Ini adalah tahapan final yang tak bisa ditawar dan menjadi penentu legalitas penuh.
Latar belakang pengalaman Nazaruddin menjadi salah satu aset terpenting dalam penunjukannya. Ia memiliki rekam jejak yang solid, luas, dan mendalam di industri perbankan nasional, menunjukkan pemahaman komprehensif tentang sektor ini dan kapasitas kepemimpinan yang teruji. Beberapa posisi penting yang pernah dipegang oleh Nazaruddin meliputi:
- Komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI) (2024–2025): Pengalaman di BSI, salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, memberikan Nazaruddin wawasan yang kaya tentang tata kelola perbankan syariah, manajemen risiko spesifik syariah, dan strategi pengembangan bisnis di segmen ekonomi halal. Posisi komisaris juga menuntut kemampuan pengawasan strategis dan pemahaman yang mendalam tentang regulasi.
- Regional CEO BRI Wilayah Jakarta (2022–2024): Sebagai Regional CEO di Bank Rakyat Indonesia (BRI), bank dengan jaringan terluas di Indonesia, Nazaruddin bertanggung jawab atas seluruh operasional dan kinerja bisnis di wilayah Jakarta, yang notabene adalah pusat perekonomian vital. Pengalaman ini membuktikan kemampuannya dalam memimpin tim besar, mencapai target yang ambisius, dan merancang strategi pasar yang efektif di lingkungan yang sangat kompetitif.
- Wakil Pimpinan Wilayah BRI (2020–2022): Posisi ini memberinya pengalaman mendalam dalam operasional regional dan pemahaman tentang dinamika pasar di berbagai wilayah di Indonesia, yang sangat relevan untuk konteks bank daerah.
Dengan kombinasi pengalaman di perbankan syariah dan konvensional, serta kepemimpinan di level regional pada bank-bank besar, Nazaruddin membawa keahlian yang holistik dan teruji. Pemegang saham menaruh harapan besar bahwa latar belakang yang impresif ini, ditambah dengan penilaian positif dari LPPI, akan menjadi modal kuat bagi Bank NTB Syariah. Dengan kepemimpinan Nazaruddin, Bank NTB Syariah diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan, memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, serta berkontribusi lebih besar pada pengembangan perekonomian daerah dan nasional, khususnya dalam memajukan ekosistem ekonomi syariah di NTB.
Penunjukan Nazaruddin sebagai calon Dirut Bank NTB Syariah menandai dimulainya fase transisi yang krusial. Bank daerah memegang peranan vital dalam menopang pembangunan ekonomi lokal, memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menyediakan akses kredit yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Sebagai bank syariah, Bank NTB Syariah memiliki misi ganda yang lebih mulia: tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pemberian manfaat sosial dan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Ini adalah differentiator penting yang membedakannya dari bank konvensional.
Ke depan, tantangan yang membentang di hadapan Bank NTB Syariah tidaklah ringan. Industri perbankan saat ini diwarnai persaingan yang semakin sengit, diperparah oleh volatilitas ekonomi global dan laju pesat inovasi teknologi digital yang mengubah secara fundamental lanskap layanan keuangan. Di bawah kepemimpinan Nazaruddin, Bank NTB Syariah diharapkan mampu merumuskan strategi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Fokus pada digitalisasi layanan perbankan syariah, pengembangan produk-produk syariah yang relevan dan sesuai kebutuhan pasar, serta penguatan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko akan menjadi kunci keberhasilan. Integrasi teknologi blockchain untuk transparansi atau pengembangan fintech syariah bisa jadi peluang menarik.
Komitmen kuat dari pemegang saham, termasuk Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, terhadap percepatan pengisian posisi strategis ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan Bank NTB Syariah. Dengan proses fit and proper test yang diharapkan berjalan lancar dan cepat, Bank NTB Syariah akan segera memiliki kepemimpinan definitif yang mampu membawa bank ini melaju lebih pesat, mewujudkan visi menjadi lembaga keuangan syariah terdepan di kawasan. Lebih dari itu, kepemimpinan baru ini diharapkan dapat berkontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat melalui layanan perbankan syariah yang inklusif dan inovatif.
