Mataram, Jurnalekbis.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, menyampaikan pesan kuat sekaligus arah baru dalam pembangunan ekonomi daerah: pengusaha lokal harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap. Dalam pernyataan tegas yang disampaikannya di Pendopo Gubernur NTB, Minggu (3/7), Iqbal menekankan pentingnya menjadikan pengusaha lokal sebagai penggerak utama pembangunan di Bumi Gora.
“Kalau kita bisa menggelar karpet merah untuk pengusaha luar, harusnya kita menggelar karpet yang lebih merah lagi untuk pengusaha lokal,” tegas Gubernur Iqbal.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi NTB akan merumuskan kebijakan konkret untuk memfasilitasi keterlibatan pengusaha daerah dalam proyek-proyek strategis dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Ini sejalan dengan semangat ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang kini menjadi arah pembangunan nasional.
Gubernur Iqbal secara terbuka mengakui bahwa NTB saat ini belum memiliki kelompok usaha lokal besar yang bisa menembus panggung nasional. Ia mencontohkan kesuksesan pengusaha dari provinsi lain seperti Sulawesi Selatan yang mampu melahirkan grup besar seperti Bosowa.
“Padahal, kita punya potensi yang sangat besar. Contoh kecil saja, jalan-jalan berkualitas nasional yang dibangun di beberapa wilayah NTB itu dikerjakan oleh kontraktor lokal. Kita hanya perlu memperbesar panggung dan memberi kesempatan,” ungkapnya.
Iqbal menilai, selama ini narasi pengusaha daerah sering kali tertutupi oleh sorotan terhadap investor luar yang datang dengan skala modal besar. Padahal, jika dibina dengan serius, pengusaha lokal mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Tak hanya sebagai kepala daerah, Gubernur Iqbal bahkan menyampaikan komitmen pribadi untuk mendukung langsung tumbuh kembangnya pengusaha lokal. Ia mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari konstruksi, industri kreatif, hingga agribisnis.
“Saya bukan hanya berbicara sebagai gubernur, tapi secara pribadi, saya berkomitmen melakukan yang terbaik untuk mendukung mereka,” ujar Iqbal.
Dalam waktu dekat, Pemprov NTB akan menyiapkan berbagai insentif khusus. Hal ini tidak hanya untuk menarik investasi dari luar, tetapi juga mendorong kepercayaan diri pengusaha lokal agar mau bertarung di level yang lebih tinggi.
“Kalau investor asing dan nasional kita beri insentif, masa pengusaha lokal tidak? Itu harus kita ubah,” tegasnya.
Sebagai bagian dari pendekatan berbasis data, Pemprov NTB kini sedang mengumpulkan informasi mengenai pembayar pajak terbesar di wilayahnya. Data tersebut diperoleh melalui koordinasi dengan Kantor Pajak Wilayah dan akan digunakan sebagai dasar untuk mengundang pelaku usaha ke meja dialog.
Pendekatan ini dinilai lebih objektif dan berbasis kontribusi konkret terhadap perekonomian daerah. “Kami ingin tahu siapa saja yang betul-betul berkontribusi besar ke daerah ini. Mereka yang selama ini mungkin tidak terlihat di permukaan,” kata Iqbal.
Nantinya, para pengusaha dengan kontribusi pajak terbesar akan diajak berdiskusi langsung untuk memetakan kebutuhan, tantangan, serta bentuk insentif dan dukungan nyata yang dibutuhkan pemerintah.
Gubernur Iqbal juga menyoroti fenomena umum yang terjadi di banyak daerah, termasuk di NTB: sorotan dan dukungan kerap kali hanya diberikan kepada pelaku usaha yang dekat dengan proyek-proyek pemerintah. Padahal, banyak pengusaha lokal yang bekerja keras di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro tanpa banyak eksposur.
“Banyak dari mereka tidak muncul ke permukaan karena tidak bersentuhan langsung dengan proyek pemerintah. Padahal kontribusi mereka sangat nyata dan menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa ke depan, paradigma ini harus berubah. Pemerintah daerah perlu menjadi fasilitator untuk semua pelaku usaha, baik yang bermain di proyek infrastruktur, maupun yang membangun ekosistem usaha dari sektor-sektor akar rumput.
Dalam penjelasannya, Gubernur Iqbal mengibaratkan peran pemerintah daerah sebagai dirigen dalam sebuah orkestra ekonomi. Bukan pemain utama, melainkan pengatur irama, penyelaras peran, dan penyedia fasilitas agar semua pihak bisa berperan optimal.
“Kalau insentif itu kewenangan pusat, ya kita bantu urus ke sana. Tapi kalau itu dalam kendali kita, langsung kita eksekusi,” ujarnya menegaskan komitmen.
Strategi ini sekaligus menjawab keluhan sebagian pengusaha lokal yang merasa kurang dilibatkan atau didukung oleh kebijakan daerah selama ini.
Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB merencanakan penyelenggaraan Forum Bisnis Lokal NTB. Forum ini akan menjadi ruang resmi pertemuan antara pemerintah, pengusaha, lembaga keuangan, dan stakeholder pembangunan lainnya.
Gubernur Iqbal berharap forum ini dapat menciptakan iklim kolaboratif yang kuat serta menjadi motor akselerasi pembangunan ekonomi NTB yang berbasis potensi daerah dan kekuatan lokal.
Pada akhirnya, Gubernur Iqbal ingin memastikan bahwa narasi tentang pembangunan daerah tidak hanya menjadi milik investor besar atau pelaku usaha luar daerah. Ia ingin melihat lebih banyak nama-nama pengusaha lokal NTB yang naik ke panggung nasional, menjadi inspirasi, dan berkontribusi lebih besar pada pembangunan Indonesia secara keseluruhan.
“Saya percaya pengusaha lokal kita punya keunggulan: mereka paham medan, mereka inklusif, dan mereka tahu bagaimana menyelesaikan masalah dari akar. Mereka ini fondasi ekonomi NTB yang harus kita dukung bersama,” tutupnya.
