Lombok Tengah, Jurnalekbis.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah hingga ke tingkat desa melalui kegiatan Business Matching PVML Syariah di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini mempertemukan lembaga jasa keuangan syariah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta masyarakat setempat guna membuka akses yang lebih luas ke industri keuangan berbasis syariah.
Desa Lantan dipilih karena memiliki beragam potensi ekonomi, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga pariwisata. Namun, potensi tersebut dinilai membutuhkan dukungan akses keuangan agar dapat berkembang optimal. Untuk itu, OJK menghadirkan sejumlah lembaga keuangan syariah dalam forum ini, antara lain UUS PT Pegadaian, UUS PT Adira Dinamika Multi Finance, UUS PT Bussan Auto Finance, UUS PT Federal International Finance, UUS PT Multifinance Sinarmas, serta Bank NTB Syariah yang juga menjajaki kerja sama dengan BUMDes melalui layanan agen Laku Pandai.
Kehadiran lembaga keuangan tersebut diharapkan bisa mempermudah masyarakat desa dalam memperoleh layanan keuangan berbasis syariah, sekaligus memperkuat peran BUMDes sebagai pilar penggerak ekonomi desa.
Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menegaskan bahwa Desa Lantan telah ditetapkan sebagai Ekosistem Keuangan Inklusif oleh OJK. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi dari desa.
“Harapan kami, Desa Lantan bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengembangkan potensi ekonomi melalui pemanfaatan layanan keuangan syariah. Dengan dukungan semua pihak, kami ingin inklusi keuangan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok,” ujarnya.
Direktur Pengembangan Lembaga PVML, Hari Gamawan, menjelaskan bahwa Business Matching di Lantan bertujuan menciptakan kolaborasi nyata antara BUMDes dengan lembaga keuangan syariah.
“Kerja sama ini diharapkan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan BUMDes. Dengan begitu, desa bisa tumbuh mandiri secara ekonomi,” katanya.
Ia menambahkan, program ini juga selaras dengan agenda pemerintah dalam Asta Cita, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi angka kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyambut baik inisiatif OJK. Asisten Bupati Lombok Tengah, Lendek Jayadi, menilai langkah ini dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat peran BUMDes.
“Kami berharap kegiatan ini memberi manfaat nyata bagi warga desa. Dengan adanya dukungan OJK dan lembaga jasa keuangan syariah, peran BUMDes bisa semakin kuat sebagai motor penggerak ekonomi lokal,” kata Lendek.
NTB yang dikenal dengan julukan Bumi Seribu Masjid dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan keuangan syariah indonesia/">di Indonesia bagian timur. Karena itu, OJK memberikan apresiasi kepada Pemkab Lombok Tengah, Pemerintah Desa Lantan, BUMDes, Bank NTB Syariah, Pegadaian Syariah, serta perusahaan pembiayaan syariah yang terlibat dalam kegiatan ini.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat lahirnya ekosistem keuangan syariah yang kuat, tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Lantan, tetapi juga sebagai model pemberdayaan ekonomi desa di seluruh NTB.
