Mataram, Jurnalekbis.com – PT PLN (Persero) terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan proyek strategis nasional. Melalui unit induk di Nusa Tenggara Barat (NTB), PLN menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Rabu (3/9/2025), di Aula Rinjani PLN UIW NTB.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kejati NTB, Wahyudi, S.H., M.H., jajaran manajemen Kejati, General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, dan General Manager PLN UIP Nusa Tenggara, Rizki Aftarianto. Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan pendampingan hukum agar pembangunan infrastruktur kelistrikan di NTB berjalan aman, tepat mutu, tepat waktu, serta minim risiko hukum.
Dalam forum ini, setidaknya ada tiga fokus utama yang dibahas terkait peran Kejati dalam mendukung proyek strategis PLN. Pertama, penguatan fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dini, mencegah hambatan, dan menjaga keamanan pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Kedua, optimalisasi peran bidang pidana khusus untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang bisa menimbulkan kerugian keuangan negara. Ketiga, memperkuat sinergi melalui kerja sama dan pendampingan hukum, agar setiap proyek strategis PLN dapat berjalan sesuai target dengan tata kelola yang baik.
Kepala Kejati NTB, Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal PLN dalam setiap tahapan proyek strategis. “Kejaksaan memiliki peran penting dalam melakukan pendampingan hukum, terutama untuk meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan. Sinergi dengan PLN ini diharapkan dapat menjaga integritas dan kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan,” ujarnya.
Sementara itu, General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menilai keberhasilan pembangunan proyek strategis tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga kepastian hukum. Menurutnya, pendampingan dari Kejati menjadi faktor penting agar proyek dapat berjalan sesuai rencana.
“Kami menyadari keberhasilan PLN dalam menyelesaikan proyek strategis sangat ditentukan oleh dukungan hukum. Melalui sinergi ini, kami lebih percaya diri memastikan setiap proyek berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel,” kata Sri Heny.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PLN memiliki tanggung jawab besar menghadirkan listrik yang andal dan merata di seluruh wilayah NTB. “Dengan dukungan Kejati, kami bisa lebih fokus membangun infrastruktur kelistrikan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga tata kelola perusahaan yang bersih,” tambahnya.
FGD ini juga menjadi forum untuk membahas langkah preventif serta deteksi dini terhadap potensi ancaman, hambatan, dan tantangan yang mungkin muncul dalam pembangunan infrastruktur PLN. Diskusi interaktif dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait aspek hukum dalam setiap proses bisnis perusahaan.
Melalui kolaborasi ini, PLN berharap dapat mempercepat realisasi proyek strategis nasional di NTB, sekaligus memastikan pembangunan energi bersih dan berkelanjutan untuk masyarakat.
“Integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam proyek strategis. Sinergi PLN dan Kejati menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur listrik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutup Sri Heny.
