jurnalekbis.com/tag/jakarta/">Jakarta, Jurnalekbis.com – PT Pertamina Patra Niaga angkat suara terkait maraknya informasi menyesatkan atau hoaks yang beredar di media sosial mengenai bahan bakar minyak (BBM) dan kebijakan distribusi di lapangan. Perusahaan menilai, penyebaran informasi palsu itu telah menimbulkan keresahan publik dan mencederai reputasi Pertamina maupun pemerintah.
Menurut Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, berbagai konten manipulatif yang beredar akhir-akhir ini sengaja dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab. Tujuannya, kata dia, untuk menciptakan kegaduhan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan energi nasional.
“Masyarakat perlu mewaspadai hoaks seperti pembatasan pembelian BBM dan pengujian-pengujian yang tidak dilakukan oleh ahlinya, serta informasi palsu lainnya seperti rekrutmen fiktif yang mengatasnamakan Pertamina,” ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).
Salah satu hoaks yang tengah ramai adalah pengujian Research Octane Number (RON) BBM menggunakan alat portabel. Pertamina menegaskan, hasil dari alat tersebut tidak bisa dijadikan acuan resmi karena tidak memenuhi standar internasional.
Secara ilmiah, uji RON hanya dapat dilakukan dengan mesin CFR (Cooperative Fuel Research Engine) sesuai metode ASTM D2699. Mesin ini merupakan satu-satunya alat yang diakui secara global untuk mengukur ketahanan bahan bakar terhadap detonasi atau “knocking”.
“Alat portabel seperti Oktis-2 hanya mengukur sifat dielektrik bahan bakar, bukan angka oktan. Hasilnya bisa berbeda-beda, kadang lebih tinggi atau lebih rendah dari standar sebenarnya, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan,” terang Roberth.
Ia juga menjelaskan perbedaan standar antara sistem Eropa (RON) dan Amerika Serikat (AKI – Anti Knocking Index). RON 98 di Eropa setara dengan AKI 91–92 di AS. “Jadi kalau alat tersebut menampilkan angka AKI, bukan berarti BBM indonesia/">di Indonesia memiliki RON rendah,” tambahnya.
Pertamina Patra Niaga juga membantah isu yang menyebutkan adanya pembatasan pengisian BBM selama tujuh hari untuk mobil dan empat hari untuk motor, serta larangan pembelian bagi penunggak pajak kendaraan.
Roberth menegaskan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tetap mengikuti aturan pemerintah dan mekanisme yang berlaku agar penyaluran lebih tepat sasaran dan transparan. “Tidak ada pembatasan seperti yang disebarkan di media sosial,” tegasnya.
Selain isu kebijakan, beberapa video viral juga terbukti hoaks. Salah satunya adalah rekaman kebakaran SPBU yang diklaim akibat kebijakan pembatasan BBM. Faktanya, video tersebut merupakan kejadian lama, yakni insiden di Aceh pada tahun 2024.
Hoaks lain menyebut kerusuhan di SPBU Lumajang pada 17 September 2025. Menurut Pertamina, kejadian sebenarnya adalah keributan kecil saat karnaval di Desa Sentul karena hujan deras. Sejumlah warga berteduh di area SPBU yang sudah tutup, lalu terjadi cekcok akibat pengaruh minuman keras. “Tidak ada penjarahan, hanya sampah yang berserakan keesokan harinya,” ujar Roberth.
Pertamina Patra Niaga menyesalkan maraknya penyebaran hoaks yang dinilai merugikan citra perusahaan dan menimbulkan kepanikan. Perusahaan mengajak publik untuk selalu memverifikasi setiap informasi melalui kanal resmi seperti Pertamina Call Center 135 atau akun media sosial resmi Pertamina.
“Penyebaran disinformasi ini bukan hanya mencemarkan nama baik Pertamina sebagai BUMN, tapi juga menyesatkan masyarakat. Kami berharap publik lebih cerdas dan berhati-hati dalam menyaring informasi,” pungkas Roberth.
