Jakarta, Jurnalekbis.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan terkait masuknya 250 ton beras impor ke Sabang tanpa izin pemerintah pusat. Temuan itu langsung direspons cepat oleh aparat kepolisian dan TNI dengan melakukan penyegelan dan pelarangan distribusi.
Amran menyebut kejadian ini terjadi sekitar pukul 02.00 WIB. Ia menegaskan masuknya beras tersebut tidak memiliki persetujuan resmi dari pemerintah pusat. “Sekitar jam dua, ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers, Jumat.
Ia mengaku langsung menghubungi Kapolda serta berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pangdam, untuk memastikan beras tersebut tidak keluar dari wilayah pelabuhan. “Pak Pangdam langsung menyegel. Ini berasnya, tidak boleh keluar,” tegasnya.
Menurut Amran, stok beras nasional saat ini berada pada posisi tertinggi sehingga tidak ada alasan untuk melakukan impor. Presiden, kata dia, juga telah menginstruksikan larangan impor mengingat pasokan dalam negeri memadai. “Kalau sudah Panglima Tertinggi, Bapak Presiden, menyampaikan tidak boleh impor karena stok kita banyak, ya seluruh warga negara Indonesia harus patuh,” ujarnya.
Amran juga menyinggung adanya dalih-dalih pembenaran dari pihak tertentu terkait impor tak berizin tersebut. Namun ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pangan harus mengacu pada keputusan pusat. “Ini dengan berbagai teori pembenaran. Tapi kalau Presiden sudah memutuskan, ya harus dipatuhi,” tegasnya.
Ia mengungkap indikasi perencanaan matang dalam upaya memasukkan beras itu. Menurutnya, rapat koordinasi terkait impor baru digelar di Jakarta pada 14 Oktober dan belum ada persetujuan. “Tapi izin impor dari Thailand sudah keluar sebelum rapat itu. Artinya ini sudah direncanakan,” ujar Amran.
Mentan menyebut alasan impor yang sering dikaitkan dengan harga beras Thailand atau Vietnam yang lebih murah tidak relevan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sudah mengimpor lebih dari 7 juta ton beras dan jagung dalam dua tahun terakhir dengan nilai mencapai sekitar Rp100 triliun. Negara-negara produsen, kata dia, bahkan meminta kuota ekspor lebih besar ke Indonesia. “Tapi Presiden sudah menegaskan beras kita cukup, bahkan lebih dari cukup,” katanya.
Amran juga mengungkap laporan awal bahwa dugaan beras impor tanpa izin tidak hanya terjadi di Sabang, melainkan juga di Batam. Namun untuk Batam masih menunggu verifikasi lebih lanjut. “Yang pasti adalah di Sabang, Aceh. Alasan mereka karena itu zona perdagangan bebas. Tapi tetap harus sesuai kebijakan pusat,” jelasnya.
Mentan menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat internal jika terbukti meloloskan impor ilegal. Ia memastikan seluruh pejabat kementerian telah ia tanyai satu per satu. “Seandainya ada dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya. Tapi Alhamdulillah mereka patuh pada instruksi Presiden,” tegasnya.
Ia menambahkan komunikasi dengan Menteri Perdagangan juga memastikan bahwa tidak ada izin impor yang dikeluarkan kementerian tersebut. “Kami telpon Menteri Perdagangan, beliau katakan tidak ada,” ujarnya.
Stok beras nasional, kata Amran, diperkirakan mencapai hampir 1 juta ton dan cukup untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Karena itu, ia menegaskan langkah penyegelan ini merupakan upaya menjaga kedaulatan pangan nasional. “Ini kehormatan bangsa. Kita hampir swasembada. Jangan diganggu lagi,” katanya.
Mentan memastikan kasus ini akan ditelusuri hingga tuntas dan mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengulangi tindakan serupa. “Kami umumkan supaya tidak ada yang melakukan hal serupa. Ini pasti kami usut,” tegas Amran.
