Mataram, Jurnalekbis.com — Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah NTB. Agenda ini dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah NTB, H. L. Moh. Faozal, dan dihadiri TPID kabupaten/kota bersama sejumlah instansi kunci, seperti Bank Indonesia, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Biro Perekonomian Setda NTB.
Dalam arahannya, Faozal menekankan bahwa NTB memiliki kapasitas produksi pangan yang tinggi, namun tetap kerap mengalami tekanan inflasi pada komoditas utama seperti cabai dan bawang merah. Kondisi itu dinilai menunjukkan perlunya pemetaan lebih rinci terkait sentra produksi dan distribusi antarwilayah.
“Kita punya produksi yang besar, tetapi masih sering mengalami inflasi pangan. Ini berarti distribusi dan pemetaan produksi harus diperkuat,” ujarnya. Ia menegaskan perlunya koordinasi antardaerah untuk memastikan kelancaran pasokan dan distribusi pangan menjelang lonjakan permintaan pada akhir tahun.
Faozal juga meminta TPID melakukan monitoring langsung ke pasar tradisional untuk mendapatkan gambaran pergerakan harga secara real time. Data lapangan menjadi dasar penting dalam menentukan intervensi pemerintah, termasuk operasi pasar murah. Ia turut mengusulkan gerakan tanam cabai di sekolah-sekolah sebagai bagian dari edukasi pengendalian inflasi sejak dini dan upaya meningkatkan produksi lokal.
Pada panel diskusi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Hario K. Pamungkas, memaparkan perkembangan inflasi di NTB selama 2025. Ia menyebut tekanan inflasi tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, terutama didorong oleh komoditas pangan bergejolak dan inflasi inti. Meski begitu, inflasi hingga November 2025 tercatat masih dalam rentang sasaran nasional, yaitu 2,74% (yoy).
Hario menjelaskan sejumlah komoditas yang menyumbang inflasi November, seperti tomat, bawang merah, ikan teri, serta emas perhiasan yang dipengaruhi ketidakpastian global. Siklus cuaca yang kembali normal pasca-El Nino juga diperkirakan memicu peningkatan harga komoditas strategis pada akhir tahun.
Ia menegaskan BI NTB telah menyiapkan empat dukungan utama untuk TPID, termasuk pelaksanaan operasi pasar murah, sinergi antar-TPID se-NTB, dukungan sarana prasarana untuk ketahanan pangan, serta pembinaan klaster pertanian, termasuk perluasan benih padi Gamagora 7. BI memprediksi inflasi hingga akhir 2025 tetap terkendali pada 2,5% ±1%, namun masyarakat dan pemerintah diminta tetap waspada.
Paparan berikutnya datang dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Dr. H. Aidy Furqan, yang menyoroti pentingnya penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). NTB saat ini memiliki stok CPPD sekitar 95 ton di tingkat provinsi dan 275 ton di kabupaten/kota. Selain itu, penguatan Lumbung Pangan Masyarakat disebut menjadi strategi kunci untuk mendukung ketahanan pangan jangka panjang.
Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaluddin, menambahkan bahwa pihaknya tengah memperketat pengawasan harga, terutama beras yang berada di atas HET. Pemerintah juga memperkuat sistem monitoring melalui SP2KP, mencegah penimbunan, dan memastikan distribusi logistik berlangsung efisien dengan mempersingkat rantai pasok.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian NTB, Dr. Najamuddin Amy, menegaskan kesiapan Pemprov NTB mengikuti arahan Mendagri terkait pengamanan kebutuhan pokok selama Nataru, termasuk memastikan arus logistik berjalan lancar, membentuk posko Nataru, serta mengantisipasi potensi kerawanan dan bencana.
Pemprov NTB juga tengah mempersiapkan regulasi tata kelola komoditas penyumbang inflasi, pemetaan sentra produksi baru, hingga kerja sama antardaerah sebagai strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga.
Dengan sinergi lintas instansi dan penguatan kebijakan, TPID NTB berharap tekanan inflasi pada akhir 2025 dapat ditekan dan masyarakat tetap mendapatkan akses harga pangan yang terjangkau selama libur Natal dan Tahun Baru.
