Lombok Tengah, Jurnalekbis.com – Sebanyak 715 tenaga guru honorer di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar aksi demonstrasi damai di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (7/1). Ratusan guru tersebut menuntut kepastian nasib, menolak rencana pemberhentian atau dirumahkan, serta meminta pemerintah daerah memperjuangkan penerbitan SK PPPK paruh waktu bagi mereka.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu diikuti guru honorer dari berbagai jenjang pendidikan. Mereka membawa spanduk, poster tuntutan, dan menyampaikan orasi secara bergantian. Para guru menyatakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan kejelasan masa depan, meski mereka telah lama mengabdi di dunia pendidikan.
Dalam orasinya, para guru honorer mengaku sebagian besar telah mengajar sejak 2013, bahkan ada yang lebih dari satu dekade, dengan penghasilan yang jauh dari kata layak. Namun hingga kini, status kepegawaian mereka masih belum jelas.
Perwakilan guru honorer, Mursalin, menyampaikan sedikitnya lima tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan, kepastian status kepegawaian, penolakan penggantian guru honorer, jaminan perlindungan hukum, serta pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.
“Kami meminta kesejahteraan sebagai guru honorer. Kami tidak meminta memperbaiki daerah, tapi kami ingin ada kepastian,” kata Mursalin dalam orasinya di hadapan Wakil Bupati Lombok Tengah.
Ia menegaskan, para guru honorer telah berjuang bertahun-tahun mencerdaskan anak bangsa, sehingga tidak sepantasnya diberhentikan atau digantikan. “Tidak ada yang namanya penggantian guru honorer, karena kami sudah lama berjuang di sekolah-sekolah,” ujarnya.
Selain itu, para guru juga meminta adanya jaminan perlindungan hukum atas profesi mereka, serta mengusulkan penetapan guru honorer sebagai PPPK paruh waktu, meskipun dengan konsekuensi tertentu.
“Kami mengusulkan penetapan guru honorer sebagai PPPK paruh waktu. Bahkan jika harus tanpa gaji sekalipun, yang penting ada kepastian status,” ucap Mursalin, disambut tepuk tangan peserta aksi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah turun langsung menemui massa aksi. Ia menyatakan pemerintah daerah memahami keresahan para guru honorer dan telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan.
“Pada prinsipnya, aspirasi ini sudah kita terima. Kami berdua, pemerintah daerah, akan menindaklanjuti dan memperjuangkannya ke pemerintah pusat,” kata HM Nursiah.
Menurutnya, kewenangan terkait pengangkatan PPPK, termasuk skema paruh waktu, berada di tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, aspirasi guru honorer Lombok Tengah akan diteruskan secara resmi agar mendapat perhatian.
“Bagaimanapun, yang berwenang adalah pemerintah pusat. Apa yang diinginkan saudara-saudara semua akan kami lanjutkan, termasuk aspirasi untuk menjadi PPPK paruh waktu,” ujarnya.
HM Nursiah juga menyampaikan empati dan keprihatinan atas kondisi guru honorer yang telah lama mengabdi dengan penghasilan minim. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap perjuangan para tenaga pendidik tersebut.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan penjelasan dari pemerintah daerah, para guru honorer membubarkan diri dengan harapan tuntutan mereka benar-benar diperjuangkan hingga ke tingkat pusat.
