Jakarta, Jurnalekbis.com – Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada akhir 2025 memberikan dampak serius terhadap sektor kelautan dan perikanan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ribuan nelayan kehilangan mata pencaharian, puluhan ribu pembudidaya terdampak, serta kerusakan infrastruktur perikanan dalam skala besar. Untuk memulihkan kondisi tersebut, KKP mengusulkan kebutuhan anggaran pemulihan sebesar Rp1,71 triliun.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan hal itu dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, yang juga dihadiri jajaran kementerian terkait. Ia menegaskan, pemulihan sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian penting dari upaya pemulihan ekonomi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Bencana alam pada akhir 2025 telah memberikan pukulan berat bagi sentra-sentra produksi perikanan kita di Pulau Sumatera,” kata Trenggono di hadapan Komisi IV DPR RI.
Dampak Bencana Menyebar di 39 Kabupaten/Kota
Berdasarkan hasil identifikasi lapangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, KKP mencatat dampak bencana tersebar di 39 kabupaten/kota pada tiga provinsi terdampak. Dampak tersebut secara langsung memukul penghidupan masyarakat pesisir, mulai dari nelayan tangkap hingga pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.
Data KKP menunjukkan, 8.368 nelayan terdampak langsung akibat kerusakan kapal dan alat tangkap. Selain itu, terdapat 27.879 pembudidaya ikan yang mengalami gangguan produksi, serta 1.431 unit pengolah ikan yang terdampak.
Kerusakan juga terjadi pada sarana dan prasarana produksi. KKP mencatat 3.612 kapal dan alat tangkap mengalami kerusakan atau hilang. Sementara itu, tambak dan kolam ikan seluas 30.723 hektare terdampak, serta 396 unit pengolahan ikan (UPI) mengalami kerusakan.
“Dampak ini bukan hanya pada infrastruktur, tetapi langsung menyentuh penghidupan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan,” ujar Trenggono.
KKP Bentuk Satgas Tanggap Bencana Sumatera
Merespons kondisi tersebut, KKP bergerak cepat dengan membentuk Satgas KKP Aksi Tanggap dan Peduli Bencana Sumatera. Satgas ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
Langkah awal yang dilakukan meliputi pembentukan posko tanggap bencana di tiga titik strategis, yakni Pangkalan PSDKP Lampulo (Aceh), PPN Sibolga (Sumatera Utara), dan BPSPL Padang (Sumatera Barat).
KKP juga mengerahkan armada kapal pengawas serta pesawat air surveillance untuk mendukung evakuasi dan distribusi logistik ke wilayah terdampak.
Bantuan Logistik hingga Ikan Beku untuk Pengungsi
Dalam fase tanggap darurat, KKP menyalurkan berbagai bantuan mendesak. Bantuan tersebut meliputi bahan makanan, air bersih, obat-obatan, pakaian layak pakai, hingga ikan beku dan ikan kaleng untuk memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi.
Selain itu, KKP turut membantu penyediaan sumur air bersih di sejumlah lokasi terdampak, sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Distribusi bantuan kami fokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak pengungsi sekaligus mendukung ketahanan pangan di lokasi bencana,” jelas Trenggono.
1.142 Taruna KKP Turun ke Lokasi Bencana
Sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan karakter, KKP juga mengerahkan 1.142 taruna-taruni dari berbagai satuan pendidikan di bawah KKP. Mereka berasal dari Politeknik AUP Dumai, Karawang, Sidoarjo, dan sejumlah institusi lainnya.
Para taruna diterjunkan langsung ke lokasi bencana untuk membantu pembersihan fasilitas umum, rehabilitasi lingkungan, serta memberikan layanan trauma healing kepada masyarakat terdampak.
Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemulihan sosial sekaligus mendukung masyarakat agar bangkit pascabencana.
Fokus Pemulihan Ekonomi Pascakeppres 1/2026
Seiring berlakunya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, KKP kini mengalihkan fokus ke fase pemulihan ekonomi masyarakat.
Dua Skema Intervensi Utama
Trenggono menjelaskan, program pemulihan KKP dibagi menjadi dua intervensi utama.
Pertama, rehabilitasi infrastruktur perikanan, meliputi dermaga, gedung operasional, prasarana perikanan tangkap, tambak budidaya, hingga bangunan unit pengolahan ikan yang rusak.
Kedua, bantuan sarana usaha produktif, seperti pengadaan kapal nelayan, mesin dan alat tangkap, benih ikan, pakan, hingga chest freezer, agar nelayan dan pembudidaya dapat segera kembali berproduksi.
KKP Ajukan Dukungan DPR RI
Berdasarkan perhitungan teknis, total kebutuhan anggaran pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera mencapai Rp1,71 triliun. Anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir dan menghidupkan kembali sentra-sentra produksi perikanan.
“Kami mohon dukungan Komisi IV DPR RI dan kementerian/lembaga mitra kerja untuk menjalin sinergi dan kerja sama yang baik dalam pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan,” pungkas Trenggono.
Dukungan lintas sektor dinilai krusial agar pemulihan pascabencana tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir di Pulau Sumatera.
