Mataram, Jurnalekbis.com – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mulai melakukan pembenahan serius terhadap pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun Anggaran 2026. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan menggelar kegiatan Penyelarasan Data dan Dokumen Zona Integritas bagi satuan kerja (Satker) dan satuan wilayah (Satwil) jajaran Polda NTB.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan (Karo Rena) Polda NTB, Kombes Pol Susilo Setiawan, S.I.K., di Hotel Lombok Plaza, Mataram, Senin (19/1/2026). Agenda ini diikuti seluruh Ketua Program 1 hingga Program 6 Zona Integritas, baik di tingkat Polda maupun Polres/ta se-NTB.
Fokus utama kegiatan ini adalah menyamakan persepsi sekaligus memastikan keselarasan penginputan data, dokumen, dan eviden ke dalam aplikasi Elektronik Penilaian Zona Integritas (E-PZI), yang menjadi instrumen utama dalam evaluasi pembangunan ZI.
Dalam sambutan pembukaannya, Kombes Pol Susilo Setiawan menegaskan bahwa kegiatan penyelarasan data ini bukan sekadar agenda formal atau seremonial. Ia menekankan, langkah ini merupakan bagian dari kerja nyata untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Polda NTB.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja. Yang jauh lebih penting adalah kesesuaian antara kegiatan, data dukung, dokumen, serta eviden yang dimasukkan ke dalam sistem E-PZI.
“Pembangunan Zona Integritas tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan, melainkan dari kesesuaian dan kualitas data dukung yang diinput ke dalam sistem,” ujar Susilo.
Ia menjelaskan, sistem E-PZI menuntut ketepatan narasi, relevansi dokumen, serta bukti pendukung yang benar-benar mencerminkan kinerja dan capaian riil di lapangan. Kesalahan dalam penginputan, sekecil apa pun, dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian secara keseluruhan.
Dalam evaluasinya, Karo Rena mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih ditemukan sejumlah ketidaksinkronan antara data yang diinput ke dalam E-PZI dengan indikator penilaian pada Program 1 sampai Program 6 Zona Integritas.
Ketidaksinkronan tersebut, kata dia, terjadi baik di tingkat Polda NTB maupun di jajaran Polres/ta. Mulai dari ketidaksesuaian narasi kegiatan, kelengkapan dokumen pendukung, hingga eviden yang tidak relevan dengan indikator yang dinilai.
“Masih ada data yang diinput tidak selaras dengan indikator program. Ini yang harus kita benahi bersama,” katanya.
Karena itu, kegiatan penyelarasan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang sama terkait standar pengisian data dan dokumen ZI, sekaligus meminimalkan kesalahan berulang dalam proses penilaian.
Lebih lanjut, Susilo menekankan pentingnya peran penanggung jawab program dan operator E-PZI di masing-masing Satker dan Satwil. Ia mengingatkan agar proses penginputan data tidak dilakukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban administratif.
Menurutnya, setiap data yang dimasukkan harus melalui proses verifikasi yang cermat, mulai dari kesesuaian kegiatan, kelengkapan dokumen, hingga keabsahan eviden pendukung.
“Penanggung jawab setiap program harus benar-benar teliti. Pastikan setiap data yang diinput sesuai antara kegiatan, dokumen, dan evidennya. Jangan asal input,” tegasnya.
Ia juga meminta agar para Ketua Program 1 hingga Program 6 aktif melakukan pengecekan internal sebelum data dikirim ke sistem, sehingga kualitas pengisian dapat dipertanggungjawabkan.
Zona Integritas sendiri merupakan program nasional yang bertujuan mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks Polri, ZI menjadi indikator penting dalam reformasi internal dan peningkatan kepercayaan masyarakat.
Melalui kegiatan penyelarasan data dan dokumen ini, Polda NTB berharap pembangunan Zona Integritas Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih terarah dan terukur. Tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan perubahan nyata dalam tata kelola organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini juga diharapkan menjadi forum evaluasi bersama bagi seluruh jajaran, sehingga setiap kekurangan pada periode sebelumnya dapat diperbaiki sejak dini.
Dengan digelarnya kegiatan ini, Polda NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Penyelarasan data dan dokumen ZI dinilai sebagai fondasi penting agar seluruh program dapat dinilai secara objektif dan transparan.
Ke depan, Polda NTB menargetkan agar seluruh Satker dan Satwil mampu menyajikan data Zona Integritas yang akurat, konsisten, dan berbasis kinerja nyata, sehingga upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan berorientasi pelayanan publik dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
