Mataram, Jurnalekbis.com — Pemerintah menugaskan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyerap setara beras sebanyak 240.660 ton sepanjang tahun 2026. Penugasan ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, seiring posisi NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan capaian pengadaan terbesar di Indonesia pada 2025.
Atas kinerja tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan penghargaan kepada Kepala Kanwil Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, yang dinilai berhasil menjaga serapan dan stabilitas harga gabah serta beras petani.
“Target serapan tahun ini sebesar 240.660 ton setara beras. Pengadaan dilakukan untuk gabah dan beras sekaligus agar percepatan serapan saat panen raya bisa dimaksimalkan dengan kesiapan Bulog dan mitra,” ujar Mara Kamin Siregar, yang akrab disapa Regar, dalam keterangannya.
Berdasarkan rincian target, Bulog NTB menargetkan pengadaan gabah kering panen (GKP) 407.443 ton, gabah kering giling (GKG) 24.196 ton, dan beras 18.315 ton, dengan total setara 240.660 ton beras. Target tersebut tersebar di wilayah kerja Kancab Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur.
Untuk mengejar target, Bulog NTB menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya penambahan kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra dan swasta.
“Kami menyiapkan gudang sewa dari mitra maupun swasta agar target serapan bisa tercapai sesuai penugasan,” kata Regar.
Selain itu, Bulog NTB memperkuat sinergi lintas sektor dengan TNI dan pemerintah daerah melalui pembentukan Tim Jemput Pangan, pemantauan titik panen, serta pengawasan harga agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Bulog memastikan kebijakan HPP masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni GKP Rp 6.500/kg, GKG Rp 8.200/kg, dan beras Rp 12.000/kg, sesuai standar kualitas.
Sebagai catatan, pada 2025 Bulog NTB mencatat realisasi serapan 189.862 ton, atau 104,36 persen dari target 181.925 ton. Capaian ini disebut Regar sebagai hasil sinergi kuat antara Bulog, pemerintah daerah, petani, mitra penggilingan, dan seluruh pemangku kepentingan di NTB.
