Mataram, Jurnalekbis.com – Kepastian Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 kini memasuki tahap akhir. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memastikan draf Surat Keputusan (SK) penetapan tuan rumah sudah berada di meja Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Hal itu disampaikan Lalu Hadrian Irfani saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI NTB Tahun 2026 di Mataram, Minggu (8/2). Politisi yang akrab disapa Miq Ari itu menegaskan seluruh syarat administratif disebut telah terpenuhi.
“Draf SK NTB–NTT tuan rumah PON 2028 sudah ada di meja Menpora. Tinggal kita dorong sedikit. Dan itu tugas saya untuk memaksa agar surat ini segera ditandatangani,” kata Miq Ari.
Ia menargetkan penetapan resmi NTB–NTT sebagai tuan rumah PON XXII 2028 bisa keluar paling lambat pekan depan. Menurutnya, tidak ada lagi kendala substansial karena dukungan dari pemerintah daerah dan KONI Pusat sudah lengkap.
“Insyaallah kalau tidak ada halangan, paling lambat minggu depan NTB–NTT sudah resmi sah secara hukum sebagai tuan rumah PON XXII 2028,” ujarnya.
Miq Ari menjelaskan, Gubernur NTB dan Gubernur NTT sebelumnya telah mengirimkan surat resmi kepada Menpora terkait kesiapan masing-masing daerah. Selain itu, rekomendasi dari KONI Pusat juga telah dikantongi.
Meski demikian, masih ada satu langkah krusial yang harus segera dilakukan, yakni pertemuan tiga kepala daerah: Gubernur NTB, Gubernur NTT, dan Gubernur DKI Jakarta. Pertemuan ini diperlukan untuk memfinalkan pembagian cabang olahraga (cabor), mengingat konsep PON 2028 mengusung prinsip tanpa pembangunan venue baru.
“Ada beberapa cabor yang tidak memungkinkan digelar di NTB atau NTT karena keterbatasan venue. Maka opsinya dipindahkan ke Jakarta,” jelas Miq Ari.
Sejumlah cabor yang berpotensi dialihkan ke Jakarta antara lain boling, akuatik, dan berkuda. Skema ini dinilai sebagai solusi realistis agar PON XXII 2028 tetap berjalan sesuai standar tanpa membebani APBN maupun APBD dengan pembangunan fasilitas baru.
“Nanti dibagi, NTB kebagian apa, NTT apa, dan Jakarta apa. Kalau tiga kepala daerah sudah sepakat dan ada keputusan tetap, maka persiapan PON langsung jalan,” tambahnya.
Miq Ari juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di NTB dan NTT untuk mendukung penuh momentum ini. Ia menegaskan Komisi X DPR RI akan mengawal penganggaran PON XXII 2028 di tingkat pusat setelah SK resmi diterbitkan.
“Setelah SK ditandatangani Menpora, pada 2027 kami di Komisi X DPR RI pasti akan memperjuangkan anggaran PON XXII 2028. Kapan lagi kita jadi tuan rumah kalau bukan sekarang,” pungkasnya.
Jika terealisasi, PON XXII 2028 akan menjadi ajang olahraga nasional pertama yang digelar bersama oleh NTB dan NTT, sekaligus diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, UMKM, dan industri kreatif.
