Jakarta, Jurnalekbis.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan dalam kebijakan pemerintah tahun 2026. Ia meluruskan narasi yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi porsi pendidikan dan membuat sekolah serta guru terabaikan.
Menurut Teddy, anggaran pendidikan tetap dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan telah disepakati bersama DPR sejak September tahun lalu untuk pelaksanaan 2026. “Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” ujar Teddy dalam keterangannya.
Ia menyebut sejumlah program tetap berlanjut, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, pemerintahan Prabowo Subianto menambah inisiatif baru berupa Sekolah Rakyat bagi anak putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. “Mereka diberi penginapan, makan bergizi, pendidikan, dan jaminan kesehatan. Tahun lalu sudah hampir 16 ribu sampai 20 ribu siswa di 166 sekolah. Tahun ini dibangun lagi 100 sekolah,” katanya.
Terkait kondisi infrastruktur, Teddy mengakui persoalan sekolah rusak sudah terjadi sejak lama. Namun, ia menekankan pemerintah pusat kini ikut mempercepat renovasi meski kewenangan pendidikan dasar dan menengah berada di pemerintah daerah. “Tahun 2025 saja sekitar 16 ribu sekolah direnovasi dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun,” ujarnya.
Pemerintah juga memperluas digitalisasi pembelajaran. Sepanjang 2025, sekitar 280 ribu unit televisi digital didistribusikan ke 210 ribu sekolah untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Program itu, kata Teddy, akan ditingkatkan tahun ini bersamaan dengan pengembangan Sekolah Garuda dan pembangunan kampus baru.
Sorotan lain yang dibantah Teddy adalah isu guru tak diperhatikan. Ia merinci tiga kebijakan utama. Pertama, insentif guru honorer yang menjadi kewenangan daerah tetap dibantu pusat. “Selama hampir 20 tahun, insentif itu tidak naik. Di masa Presiden Prabowo, naik menjadi Rp400 ribu,” katanya. Kedua, tunjangan guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Ketiga, mekanisme penyaluran diubah dari transfer ke daerah setiap tiga bulan menjadi transfer langsung ke rekening guru setiap bulan.
Teddy menekankan kebijakan MBG justru menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Anggaran pendidikan 2026 sekitar Rp769 triliun dan peruntukannya sudah disepakati pemerintah dan DPR. MBG bagian dari upaya memperkuat kualitas siswa,” ucapnya.
Ia memastikan seluruh program pendidikan tetap berjalan dan diperluas, mencakup siswa, sekolah, dan kesejahteraan guru. “Tidak ada yang dikurangi. Semuanya dilanjutkan dan ditambah,” kata Teddy.
