Mataram, Jurnalekbis.com – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mulai mematangkan rencana kerja sama pengamanan dengan perusahaan jasa keamanan internasional, PT Brinks Solutions Indonesia. Kerja sama ini difokuskan untuk memperkuat sistem pengamanan objek vital serta kegiatan operasional perusahaan yang memiliki tingkat risiko tinggi di wilayah NTB.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda NTB bersama pihak Brinks Solutions Indonesia pada Rabu (5/3/2026). Pertemuan berlangsung di Aula Rintam Ditpamobvit Polda NTB, Mataram.
Rapat tersebut dihadiri Direktur Pamobvit Polda NTB, perwakilan Bagian Kerja Sama (Bagkerma) Roops Polda NTB, Kepala Bagian Operasional (KBO) Ditpamobvit, serta perwakilan manajemen PT Brinks Solutions Indonesia.
Kabid Humas Polda NTB, Mohammad Kholid, mengatakan rapat koordinasi ini merupakan langkah awal untuk menyusun kerangka kerja sama resmi antara kedua pihak. Kerja sama tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS).
“Pertemuan ini membahas rencana penandatanganan MoU dan PKS antara Polda NTB dengan PT Brinks Solutions Indonesia terkait pelaksanaan jasa pengamanan dan pengawalan,” kata Kholid dalam keterangannya.
Menurut Kholid, kerja sama antara kepolisian dan pihak swasta sangat penting untuk memastikan pengamanan objek vital berjalan sesuai standar. Terlebih, sejumlah perusahaan yang beroperasi di NTB memiliki aktivitas operasional yang membutuhkan pengamanan khusus.
Ia menjelaskan, Ditpamobvit Polda NTB memiliki tugas pokok dalam melakukan pengamanan terhadap objek vital nasional maupun objek vital tertentu yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian dan keamanan daerah.
Objek vital tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari industri, kawasan bisnis, perbankan, hingga kegiatan logistik dan transportasi yang memerlukan sistem pengamanan ketat.
“Kerja sama ini sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan pengamanan maupun pengawalan dapat terbangun koordinasi yang baik antara perusahaan dengan pihak kepolisian,” ujarnya.
Dengan koordinasi yang jelas, lanjut Kholid, setiap kegiatan pengamanan dapat berjalan lebih efektif dan terukur, sekaligus meminimalkan potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat aktivitas operasional perusahaan.
PT Brinks Solutions Indonesia sendiri dikenal sebagai perusahaan penyedia layanan keamanan dan pengelolaan logistik bernilai tinggi yang beroperasi di berbagai negara. Perusahaan ini memiliki pengalaman dalam layanan pengamanan, pengawalan, serta manajemen pengangkutan barang berisiko tinggi.
Kehadiran perusahaan tersebut dinilai dapat menjadi mitra strategis bagi kepolisian dalam memperkuat sistem keamanan di wilayah NTB, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi yang terus berkembang.
Dalam rapat tersebut, kedua pihak juga membahas sejumlah aspek teknis terkait mekanisme kerja sama, termasuk pola koordinasi operasional, standar pengamanan, serta prosedur pengawalan yang akan diterapkan di lapangan.
Selain itu, dibahas pula pentingnya memastikan seluruh kegiatan pengamanan berjalan sesuai regulasi yang berlaku serta berada dalam pengawasan kepolisian.
Polda NTB berharap kerja sama ini tidak hanya memperkuat sistem pengamanan perusahaan, tetapi juga mendukung stabilitas keamanan daerah secara keseluruhan.
Stabilitas keamanan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Nusa Tenggara Barat yang dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang, terutama di sektor pariwisata, industri, dan perdagangan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Polda NTB dan PT Brinks Solutions Indonesia sepakat untuk melanjutkan pembahasan teknis sebelum penandatanganan kerja sama resmi dilakukan.
Kepolisian berharap kolaborasi antara aparat penegak hukum dan sektor swasta dapat menciptakan sistem pengamanan yang lebih terintegrasi, profesional, dan responsif terhadap berbagai potensi ancaman.
Dengan sinergi tersebut, keamanan objek vital di wilayah NTB diharapkan semakin kuat sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi, investasi, dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
