Mataram, Jurnalekbis.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol Hadi Gunawan menggelar silaturahmi dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB di Rumah Dinas Kapolda, Jumat (10/10/2025). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, menjadi ajang memperkuat sinergi antara kepolisian dan insan pers dalam menjaga kondusivitas daerah.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai topik strategis dibahas, mulai dari rencana kolaborasi pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), hingga peran media dalam menangkal berita bohong. Kapolda Hadi menegaskan bahwa pers memiliki peran vital sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis Polri dalam memberikan informasi yang benar kepada publik.
“Media berperan besar dalam mencerdaskan masyarakat dan menangkal hoaks yang bisa mengganggu stabilitas keamanan. Karena itu, kami berharap sinergi antara Polda NTB dan PWI semakin erat,” ujar Hadi Gunawan.
Sebagai putra daerah, mantan Koorsahli Kapolri itu juga menegaskan komitmennya untuk menyejahterakan masyarakat NTB. Salah satunya dengan menggagas legalisasi penambangan rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang akan dikelola koperasi tambang lokal di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Menurutnya, legalisasi tambang rakyat akan memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi praktik tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. “Dengan IPR, penambangan bisa dikontrol melalui pembinaan dan pengawasan. Potensi sumber daya alam NTB ini seharusnya bisa menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Hadi menjelaskan, konsep IPR yang diusungnya bukan hanya soal izin usaha, tetapi gerakan sosial berbasis koperasi yang menanamkan nilai gotong royong dan kemandirian ekonomi. “Sejarah membuktikan, koperasi menjadi penyangga ekonomi nasional. Kami ingin semangat itu tumbuh di NTB,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memaparkan inisiatif baru berupa pengembangan aplikasi keselamatan berlalu lintas berbasis edukasi. Aplikasi itu, kata Hadi, bukan untuk menindak pelanggaran, melainkan memberikan peringatan dan bimbingan kepada pengendara agar lebih tertib di jalan.
“Aplikasi ini akan melacak riwayat pelanggaran, tapi pendekatannya humanis. Kami ingin menekan angka kecelakaan dengan edukasi, bukan hukuman. Insya Allah, dalam waktu dekat akan kami luncurkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin menyampaikan apresiasi atas sambutan dan komitmen Kapolda dalam menjalin kemitraan dengan insan pers. Ia menegaskan, PWI siap berkolaborasi dalam program pelatihan jurnalistik, peningkatan kompetensi wartawan, hingga kerja sama edukatif lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen menjaga independensi pers, tapi tetap bersinergi dengan semua pihak, termasuk kepolisian. Tujuannya agar informasi yang disajikan berimbang, menyejukkan, dan mendorong pembangunan daerah,” ujar Iklil.
Dalam pertemuan itu, Iklil juga menyampaikan harapan agar tidak ada lagi pemanggilan jurnalis oleh aparat kepolisian terkait pemberitaan. Ia menegaskan, pemanggilan seperti itu berpotensi melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menanggapi hal itu, Kapolda Hadi langsung memerintahkan Kabid Humas Polda NTB AKBP Mohammad Kholid untuk berkoordinasi dengan Kapolres Sumbawa agar penyidik memahami regulasi dan perlindungan hukum bagi wartawan. “Segera koordinasikan agar penyidik paham UU Pers,” tegas Hadi.
Silaturahmi ini diakhiri dengan foto bersama antara jajaran PWI NTB dan Polda NTB, menandai komitmen bersama dalam memperkuat sinergi media dan kepolisian demi NTB yang aman, sejahtera, dan informatif.
