Jakarta, Jurnalekbis.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil dan kuat di tengah ketidakpastian global. Dalam laporan yang disampaikan pada 13 Maret 2026, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai sekitar 5,4 persen pada 2026.
Airlangga menyebut sejumlah indikator utama menunjukkan fundamental ekonomi yang solid. Salah satunya adalah posisi cadangan devisa Indonesia yang meningkat menjadi sekitar USD 151,9 miliar per 13 Maret 2026. Angka tersebut setara dengan pembiayaan sekitar enam bulan impor, yang dinilai cukup kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Cadangan devisa kita saat ini berada di kisaran USD 151,9 miliar, setara dengan enam bulan impor. Ini menunjukkan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia masih sangat baik,” ujar Airlangga dalam laporan kepada Presiden.
Selain itu, rasio utang pemerintah juga masih berada pada tingkat yang relatif aman. Hingga awal 2026, rasio utang Indonesia tercatat sekitar 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini dinilai masih jauh di bawah banyak negara lain, sehingga memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Airlangga juga menjelaskan bahwa realisasi penarikan utang baru hingga Februari 2026 mencapai sekitar Rp185,3 triliun atau setara 22,3 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilai tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan pengelolaan utang tetap terkendali dan dilakukan secara hati-hati,” katanya.
Dari sisi stabilitas makroekonomi, pemerintah juga mencatat inflasi masih berada dalam rentang terkendali. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia juga masih mencatat surplus yang berkelanjutan, didorong oleh kinerja ekspor komoditas serta meningkatnya nilai tambah industri dalam negeri.
Ke depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4 persen pada 2026. Airlangga mengatakan strategi utama yang akan terus didorong adalah hilirisasi sumber daya alam agar memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.
“Hilirisasi tetap menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional serta memperkuat struktur industri,” ujarnya.
Selain fokus pada penguatan sektor industri, pemerintah juga memprioritaskan sejumlah program strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah juga tengah mendorong revitalisasi tambak udang serta modernisasi armada kapal nelayan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus memperkuat ekspor komoditas kelautan Indonesia.
Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko global yang dapat memengaruhi perekonomian domestik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memicu volatilitas harga energi dan gangguan rantai pasok global.
“Pemerintah terus memantau perkembangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, karena dapat berdampak pada harga energi dan stabilitas ekonomi dunia,” kata Airlangga.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga melanjutkan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi. Di antaranya adalah pemberian diskon tarif transportasi untuk kereta api, kapal laut, dan penerbangan domestik, serta potongan tarif tol pada periode tertentu.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor pariwisata dan perdagangan domestik.
Dengan berbagai indikator positif tersebut, pemerintah menilai perekonomian Indonesia masih berada dalam jalur yang relatif kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global yang terus bergejolak.
