Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih membuka peluang bagi investor untuk melanjutkan proyek kereta gantung dan global hub yang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, H. Irnadi Kusuma, menegaskan proyek tersebut sejatinya belum sepenuhnya ditutup.
Menurut Irnadi, pemerintah daerah masih bersikap terbuka apabila investor kembali datang dan ingin melanjutkan komunikasi terkait proyek tersebut. Pemprov NTB bahkan siap memfasilitasi pembicaraan lanjutan agar investasi itu dapat dikaji ulang, terutama dari sisi manfaat ekonomi dan dampak lingkungannya.
“Silakan kalau dari pelaku investasinya memang ingin melanjutkan. Mereka kemarin mundur tanpa ada cerita lagi. Kalau mau dikomunikasikan lagi dengan pemerintah daerah atau pemerintah terkait, kami akan coba bantu komunikasi atau fasilitasi,” kata Irnadi, Rabu (1/4).
Pernyataan itu sekaligus menjawab anggapan bahwa proyek kereta gantung di kawasan Rinjani telah benar-benar batal. Irnadi mengakui selama ini proyek tersebut memang menuai pro dan kontra, terutama menyangkut isu lingkungan.
Di satu sisi, kata dia, keberadaan kereta gantung berpotensi memberi keuntungan bagi pelaku usaha dan sektor pariwisata. Namun di sisi lain, proyek itu juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengawasan kawasan hutan yang dilintasi.
“Terkait kereta gantung itu menarik sebetulnya. Karena di satu sisi kita tidak hanya melihat dari sisi pelaku usaha, tapi juga kepentingan kita. Ketika melintas itu kan bisa memantau atau mematroli hutan yang dilewati di bawahnya,” ujarnya.
Irnadi mengatakan, pemerintah perlu melihat proyek tersebut secara lebih utuh dengan mempertimbangkan untung dan ruginya. Menurut dia, diskusi mengenai kereta gantung tidak semata soal investasi, tetapi juga menyangkut ekosistem dan keseimbangan lingkungan.
“Mudah-mudahan dari segala sisi ini bisa kita coba melihat untung dan peruginya. Kalau dari sisi ekosistem dan keseimbangan lingkungan, itu yang memang harus benar-benar diperhatikan,” katanya.
Meski demikian, Irnadi mengungkapkan kendala utama yang membuat investor sebelumnya mundur adalah persoalan perizinan lingkungan. Ia menyebut izin untuk proyek berskala besar seperti kereta gantung tidak cukup hanya diproses di tingkat pemerintah provinsi.
Menurut dia, investor juga harus mengurus sejumlah izin lain di pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan kawasan hutan dan lingkungan hidup.
“Kendalanya sebetulnya terkait lingkungan dan izin-izin lingkungan. Karena ini tidak cukup hanya sampai di ruang lingkup provinsi. Perizinan itu juga harus diurus di kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Irnadi.
Selain itu, proyek investasi besar juga membutuhkan sejumlah izin lintas sektor. Mulai dari persetujuan pemanfaatan kawasan, kajian lingkungan, hingga dokumen teknis lain yang harus diselesaikan sebelum proyek dapat berjalan.
Irnadi menilai banyak investor yang kerap menganggap proses investasi cukup dengan mengurus satu izin saja. Padahal, menurut dia, investasi berskala besar memerlukan tahapan yang panjang dan melibatkan banyak instansi.
“Kadang investor menyangka bahwa dengan mengurus satu izin, semuanya akan selesai. Padahal tidak demikian. Ada banyak tahapan dan izin lain yang harus dipenuhi,” katanya.
Ia memastikan Pemprov NTB pada prinsipnya tetap mendukung masuknya investasi, termasuk di sektor pariwisata. Namun dukungan itu, kata dia, harus tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Dengan sikap terbuka itu, peluang kelanjutan proyek kereta gantung dan global hub di NTB masih terbuka. Meski demikian, nasib proyek tersebut kini sangat bergantung pada keseriusan investor untuk kembali berkomunikasi dan memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang dibutuhkan.
