Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengklaim ketersediaan pangan, khususnya beras, masih aman di tengah ancaman kekeringan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB mencatat produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 1,687 juta ton, sementara stok beras di gudang Perum Bulog mencapai lebih dari 200 ribu ton.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan produksi dari sektor hulu menjadi salah satu penopang utama ketersediaan pangan di daerah. Kondisi tersebut juga tercermin dari pasokan yang masih tersedia di pasar serta cadangan beras pemerintah.
“Produksi kita sesuai dengan BPS itu sudah mencapai 1.687.000 ton gabah kering giling. Sekarang kita lihat di pasar memang barangnya ada, kemudian stok Bulog juga lebih 200 sekian ribu di gudang-gudang Bulog,” kata Mirza.
Menurutnya, capaian produksi tersebut menunjukkan kemampuan daerah menjaga pasokan pangan meskipun menghadapi perubahan kondisi cuaca. Pemerintah daerah terus memantau produksi, distribusi, dan harga untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Produksi Dijaga di Tengah Kekeringan
Mirza menilai kekeringan merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dalam sektor pertanian. Namun, ia menyebut kondisi tersebut tidak serta-merta mengganggu ketersediaan pangan selama produksi dan pasokan tetap terjaga.
Ia membandingkan capaian produksi 2025 yang mencapai sekitar 1,7 juta ton dengan produksi tahun ini sebesar 1,687 juta ton. Dengan waktu yang masih tersisa sekitar satu bulan dalam periode perhitungan yang ia maksud, Mirza berharap produksi dapat mendekati capaian tahun sebelumnya.
“2025 kita 1,7 juta ton, GKG sekarang 1.687. Tinggal sebulan lagi, insyaallah hampir sama dengan 2025,” ujarnya.
Meski demikian, angka produksi tersebut merupakan gabah kering giling, bukan beras siap konsumsi. Karena itu, ketersediaan beras di pasar juga bergantung pada proses pengolahan, distribusi, dan penyaluran stok.
Harga Pangan dan Gerakan Pangan Murah
Selain menjaga produksi, Pemprov NTB mengandalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu mengendalikan harga kebutuhan pokok sekaligus menekan inflasi daerah.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berupaya mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Langkah ini menjadi salah satu instrumen intervensi ketika harga komoditas pangan berpotensi meningkat.
Mirza mengatakan harga sejumlah komoditas yang dipantau pemerintah berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, kondisi harga dapat berbeda menurut jenis komoditas, kualitas, dan lokasi pasar sehingga pemantauan tetap diperlukan.
“Di Pemprov juga kita selalu melaksanakan Gerakan Pangan Murah, di mana daerah itu salah satu upaya dalam rangka pengendalian inflasi,” katanya.
Pasokan Perlu Terus Dipantau
Ketersediaan stok dan capaian produksi menjadi indikator penting untuk menjaga stabilitas pangan NTB. Namun, pemerintah tetap perlu mengawasi perkembangan harga di tingkat konsumen, distribusi antardaerah, serta dampak kekeringan terhadap produksi pada musim berikutnya.
Data stok Bulog dan angka produksi juga perlu diperbarui secara berkala agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat mengenai kondisi pangan daerah.
Dengan menjaga produksi, memastikan kelancaran distribusi, serta menjalankan Gerakan Pangan Murah, Pemprov NTB berupaya mempertahankan pasokan dan daya beli masyarakat di tengah tantangan cuaca dan risiko kenaikan harga pangan.
