Jurnalekbis.com – Perum Bulog mengklaim Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras nasional tanpa impor sejak awal 2025. Hingga Oktober 2026, Bulog mencatat penyerapan beras mencapai 4,2 juta ton, sementara stok yang tersedia mencapai 4,5 juta ton untuk menjaga pasokan dan mengantisipasi dampak El Nino.
Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan capaian tersebut memperkuat upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sejak tahun 2025 awal sampai sekarang itu tidak ada impor beras,” kata Ahmad Rizal.
Menurut dia, keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada Bulog dan Kementerian Pertanian. Pemerintah, TNI-Polri, sektor swasta, penggilingan padi, serta petani turut berperan dalam menjaga produksi dan ketersediaan beras nasional.
Serapan Beras Lampaui Target
Ahmad Rizal menjelaskan, pada 2025 Bulog mendapat target penyerapan beras sebanyak 3 juta ton. Hingga akhir Desember 2025, realisasinya mencapai 3,4 juta ton.
Sementara itu, pada Oktober 2026, penyerapan beras telah mencapai 4,2 juta ton, melampaui target 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah.
Ia menilai kepastian penyerapan gabah petani menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan produksi. Pemerintah menetapkan harga pembelian gabah minimal Rp6.500 per kilogram dengan persyaratan kualitas sesuai ketentuan.
Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar kepada petani sehingga mereka tidak khawatir hasil panennya tidak terserap atau dibeli dengan harga terlalu rendah.
Ahmad Rizal juga menyebut kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Namun, angka kenaikan nilai tukar petani yang ia sampaikan masih memerlukan verifikasi melalui data resmi.
Stok Beras untuk Antisipasi El Nino
Bulog mencatat stok beras sempat mencapai 5,4 juta ton pada September 2026. Jumlah itu kemudian turun menjadi sekitar 4,5 juta ton pada Oktober karena perusahaan menyalurkan bantuan pangan dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menurut Ahmad Rizal, penyaluran tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan kenaikan harga beras di tengah ancaman El Nino dan musim paceklik.
Bulog juga mengusulkan tambahan beras SPHP sebanyak 1 juta ton serta bantuan pangan tambahan sebanyak 1 juta ton. Program bantuan pangan bagi masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah direncanakan berlangsung pada Oktober, November, dan Desember 2026.
“Coba kalau kita nggak punya stok beras, mau ngasih apa kita? Untung stok kita banyak,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketersediaan stok menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga pasokan dalam negeri ketika negara-negara produsen beras menghadapi tekanan produksi akibat kondisi iklim.
Malaysia Minta Pasokan 200 Ribu Ton
Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, Bulog mengungkapkan adanya permintaan beras dari Malaysia sebanyak 200 ribu ton untuk masyarakat di Sarawak.
Ahmad Rizal mengatakan Bulog akan menindaklanjuti rencana tersebut melalui koordinasi dengan Bernas, lembaga yang menangani perdagangan beras di Malaysia. Namun, rencana ekspor itu masih memerlukan tindak lanjut dan persetujuan terkait pelaksanaannya.
Bulog juga menyebut Indonesia pernah menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 ribu ton untuk Palestina. Selain itu, perusahaan menjajaki peluang kerja sama pasokan beras dengan Timor Leste dan Papua Nugini.
Rencana ekspor tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pasar beras Indonesia. Meski demikian, realisasi ekspor tetap bergantung pada kepastian pasokan domestik dan keputusan pemerintah.
Bulog Soroti Harga Beras di Pasar
Di sisi harga, Ahmad Rizal mengatakan Bulog menjual beras dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Ia menyebut kenaikan harga di atas HET perlu ditangani melalui koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Kepolisian. Menurutnya, pemerintah perlu mengawasi distribusi dan perdagangan agar harga beras tetap terkendali.
Klaim mengenai kondisi pasokan, penyerapan, dan peluang ekspor tersebut menunjukkan besarnya peran cadangan beras pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Namun, keberlanjutan swasembada tetap bergantung pada produksi petani, stabilitas harga, kualitas distribusi, serta kemampuan pemerintah menghadapi perubahan iklim.
Bagi Indonesia, tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan stok beras tanpa impor, melainkan memastikan pangan tetap terjangkau bagi masyarakat sekaligus memberikan harga yang layak bagi petani.
