JURNALEKBIS.com, LOMBOK BARAT — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam upaya menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Barat yang berlangsung di Hotel Jayakarta Senggigi, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, unsur Forkopimda, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Pimpinan Wilayah Bulog Provinsi NTB, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTB, Kepala BPS Kabupaten Lombok Barat, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi kuat antarperangkat daerah. Menurutnya, setiap OPD harus mampu membangun komunikasi yang efektif dan menghilangkan ego sektoral agar program pengendalian inflasi dapat berjalan optimal.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran dan keterlibatan aktif seluruh OPD terkait dalam forum TPID. Sebab, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi, melainkan momentum untuk menyatukan langkah dan memastikan setiap program menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengendalian inflasi ini sangat penting karena setiap perayaan hari besar keagamaan, termasuk Natal dan Tahun Baru, selalu diikuti peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok. Karena itu, kita harus memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif,” ujarnya.
Wabup menjelaskan, terdapat empat strategi utama yang harus menjadi perhatian bersama dalam pengendalian inflasi, yakni menjaga ketersediaan pasokan, memastikan keterjangkauan harga, menjamin kelancaran distribusi dan transportasi, serta memperkuat komunikasi yang efektif.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan data komoditas pangan daerah. Menurutnya, Lombok Barat memiliki potensi pertanian dan hortikultura yang cukup besar, bahkan sejumlah komoditas seperti cabai mampu memenuhi kebutuhan daerah lain hingga dikirim ke Bali, Surabaya, dan Sulawesi.
Namun, potensi tersebut harus didukung dengan pencatatan dan pelaporan data yang akurat agar seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan suplai komoditas dapat terpantau dengan baik.
“Jangan sampai kita memiliki potensi komoditas yang luar biasa, bahkan mampu menyuplai daerah lain, tetapi datanya tidak tercatat. Ini yang perlu kita benahi melalui komunikasi dan koordinasi antar-OPD. Data harus jelas, siapa yang mencatat, siapa yang menginput, dan siapa yang melaporkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup mengapresiasi pelaksanaan operasi pasar murah yang selama ini telah berjalan melalui kolaborasi perangkat daerah, Bank Indonesia, serta sejumlah pihak terkait. Kegiatan tersebut dinilai menjadi salah satu langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan gejolak harga kebutuhan pokok.
Ke depan, ia meminta agar pelaksanaan operasi pasar tidak hanya terpusat pada kegiatan Car Free Day (CFD), tetapi juga diperluas hingga ke desa-desa, terutama wilayah yang membutuhkan akses terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, khususnya Dusun Perondeka, yang sebelumnya menyampaikan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sembako dengan harga terjangkau.
Selain operasi pasar, Wabup juga meminta OPD terkait meningkatkan pemantauan harga di pasar tradisional, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) terhadap ketersediaan dan distribusi gas, serta memastikan kelancaran pasokan bahan kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi dan mengambil langkah antisipatif sehingga tidak terjadi kelangkaan barang maupun lonjakan harga yang berpotensi membebani masyarakat.
“Kolaborasi ini harus benar-benar kita wujudkan dalam kerja nyata. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, harga tetap terkendali, dan inflasi dapat kita jaga bersama. Ini menjadi tanggung jawab kita semua,” tutupnya.
Melalui pelaksanaan High Level Meeting TPID ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap sinergi lintas sektor semakin kuat sehingga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan daya beli masyarakat tetap terjaga, khususnya dalam menghadapi momentum Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. (Diskominfotik-Husni).
